Usul Hapus Sistem Suara Terbanyak

rekapitulasi suara pilkadaSistem pemilihan dengan suara terbanyak baru berjalan pada Pemilu 2009 lalu. Namun, PDIP menilai sistem itu memiliki ekses negatif dalam kompetisi pemilu. Dalam rancangan revisi UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif  2014, PDIP mengusulkan agar mekanisme suara terbanyak dihapus. Mereka ingin kembali ke pola lama, yakni sistem proporsional berdasar nomor urut.

“Kita terlalu cepat berubah untuk sistem pemilu, tetapi belum tentu tuntas,” kata Arif Wibowo, ketua Kelompok FPDIP di Badan Legislasi DPR, saat dihubungi kemarin (18/9). Menurut Arif, usul sistem proporsional berdasar nomor urut itu bukan kembali kepada pola Pemilu 2004. Namun, kembali kepada sistem berdasar nomor urut pada Pemilu 1999. Penentuan calon legislatif yang lolos murni ditentukan oleh parpol yang telah menetapkan pada daerah pemilihan. “Jadi, tanggung jawab murni kepada partai. Kalau calegnya tidak berkualitas, dia yang runtuh sendiri,” tegasnya.

Sistem itu, kata Arif, lebih ideal daripada sistem suara terbanyak. Dengan menggunakan sistem Pemilu 2009 tersebut, telah terjadi praktik persaingan yang tidak fair ketika pemilu. Masing-masing calon yang berkompetisi dapat saja memperjuangkan keterpilihan mereka dengan melakukan manipulasi. Seperti maraknya praktik politik uang yang faktanya terjadi pada Pemilu 2009 lalu. “Politik uang terjadi sangat masif,” tegasnya.

Pengembalian sistem nomor urut tersebut, katanya, juga akan disertai pengaturan yang lebih tegas daripada sebelumnya. Parpol akan dituntut untuk melakukan rekrutmen politik yang lebih tegas. Audit terhadap track record caleg di setiap parpol juga memungkinkan untuk dilakukan publik. “Otomatis partai akan melakukan pembenahan ke arah lebih baik,” tandasnya.

Sistem suara terbanyak muncul pada Pemilu 2009 lalu. Sistem ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menilai sistem setengah terbuka bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak sesuai dengan substansi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi. MK pun memutuskan calon yang berhak masuk DPR adalah peraih suara terbanyak.

Usul PDIP kembali ke sistem proporsional tertutup itu dinilai sebagai sebuah kemunduran demokrasi. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay menyatakan, konstitusi sudah sepakat memberikan hak kepada rakyat secara langsung. “Apakah usul ini sesuai dengan konstitusi atau tidak, pemikiran ini set back,” ujar Hadar saat dihubungi.

Jika alasannya adalah maraknya praktik politik uang, Hadar menilai hal itu tidak cukup memiliki landasan kuat. Politik uang itu muncul dari partai. Nah, sepenuhnya menjadi tugas partai untuk menentukan calon yang berkualitas. Kapasitas calon tidak bisa diukur dari kekuatannya dalam hal kapital. “Sehingga terpilihlah orang yang juga bermasalah,” sorot Hadar.

Jika nanti sistem pemilihan kembali ke daftar calon tertutup, Hadar menilai praktik politik uang juga akan tetap terjadi. Bedanya, gara-gara kualitas caleg yang bermasalah, politik uang di sistem suara terbanyak terjadi di publik. “Nah, di sistem tertutup, (politik uang) itu akan terjadi di internal partai,” ujarnya mengingatkan. Hal itu justru akan semakin menurunkan kualitas demokrasi. (sumber: jpnn)

Filed Under: Nasional

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.