Tunjangan Perumahan Dewan Naik

gedung dprd kab kupangKUPANG – Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang mengalami kenaikan. Untuk ketua DPRD dari Rp 3.000.000,00/bulan menjadi Rp 5.000.000,00/bulan.

Sedangkan wakil ketua DPRD, dari Rp 2.750.000,00/bulan menjadi Rp 4.750.000,00/bulan. Untuk anggota Rp 4.500.000,00/bulan dari sebelumnya Rp 2.500.000,00/bulan.

Demikian laporan Komisi B yang disampaikan dalam Sidang II DPRD Kabupaten Kupang, Sabtu (20/2/2010).

Kenaikan juga terjadi pada dana tunjangan komunikasi intensif (TKI). Dalam laporan Komisi B tidak dirincikan, namun hanya dinyatakan dana TKI mengalami kenaikkan dua kali lipat.

Selain tunjangan perumahan dan dana TKI, Dewan juga memperoleh 12 jenis pos dana lainnya, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran. Selain itu, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus Pph pasal 21, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian.

Komisi B juga melaporkan tentang kenaikkan harga tiket perjalanan dinas luar daerah sehingga biaya perjalanan perlu dinaikkan menjadi Rp 5.000.000,00. Kenaikan juga berlaku untuk kontribusi jika Dewan mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat), workshop dan lokakarya.

Frekuensi perjalanan dinas juga dinaikkan. Perjalanan dinas luar daerah mengikuti diklat, workshop, lokakarya menjadi enamkali dari sebelumnya limakali. Hal yang sama berlaku untuk perjalanan dinas dalam daerah.

Pos belanja DPRD, masih menurut laporan Komisi B, mengalami pengurangan pada pemanfaatan jasa asuransi kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dari Rp 875.000.000,00 diturunkan menjadi 437.500.000,00.

Komisi B juga merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD agar melakukan penyesuaian perjalanan dinas sekretariat, sehingga fungsi pendampingan dapat berjalan optimal.

Komisi A dalam laporannya meminta pemerintah memperjuangkan semua tenaga diangkat menjadi PNS. Selain itu, RKA kepegawaian dialokasikan tambahan untuk prajabatan CPNSD Tahun 2008-2009 sebanyak 263 orang.

Komisi A menyarankan, PNS yang telah menjabat lebih dari lima tahun perlu  dilakukan penyegaran guna mencegah kejenuhan dalam tugas dan tanggung jawab. “Pemerintah dalam melakukan promisi jabatan struktural dan fungsional harus sesuai dengan kemampuan dan kepangkatan PNS yang bersangkutan,” demikian Komisi A.

Komisi C dalam laporannya, kenaikan pagu anggaran dari Rp 50.002.398.329,00 menjadi Rp 58.707.082.329,00. Kenaikan terjadi pada bimtek, penyediaan tenaga kerja dan penambahan volume pekerjaan jalan dan jembatan.

“Penambahan, baik dari peningkatan dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan asas keseimbangan dan pemerataan,” demikian Komisi C. (sumber: pos kupang)

Filed Under: Indonesia Timur

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.