Rebutan Pj Bupati, Birokrasi Lumpuh

rebutanGara-gara rebutan Pejabat (Pj) Bupati, pasca selesainya masa jabatan Herry Hermansyah Silondae, pelayanan birokrasi di Kabupaten Konawe Utara mengalami kelumpuhan.Kalaupun ada aktifitas pelayanan publik, hanya berlangsung di sebagian kantor SKPD, dan sekretariat daerah.

Informasi dihimpun media ini menyebutkan, penyebab lumpuhnya pelayanan masyarakat itu karena hampir semua kepala SKPD disinyalir ikut terlibat menjadi tim sukses.Akibatnya, sebagian urusan yang tidak bisa dihendel oleh bawahan terpaksa mandek.

Fenomena ini mendapat tanggapan serius dari kalangan legislator setempat. Bahkan, sebagian anggota DPRD membeberkan bahwa kondisi ini sudah terjadi beberapa pekan. Tetapi, puncaknya nanti terjadi pekan kemarin saat memanasnya perebutan kuris Pj Bupati Konut di Jakarta.

“Sejak satu pekan lalu, beberapa kepala dinas sudah tinggal di Jakarta untuk mendampingi Herry Silondae melakukan lobi-lobi politik ke Mendagri supaya jabatan sebagai Pj kembali diperpanjang,” Ujar Ketua Komisi B DPRD Konawe Utara, Samir SIp pada wartawan koran ini, Minggu (11/4).

Samir menyesalkan kondisi ini, Ia mengatakan, masyarakat Konut pantang untuk dikorbankan hanya karena rebutan kursi PJ Bupati. Seharusnya, para kepala SKPD yang ada di Konut tidak terlibat dalam politik praktis.Siapa pun yang ditunjuk Mendagri untuk menjadi Pj Bupati Konut, harus diterima semua pihak.

“Sudah jadi Kadis tetapi tidak tau seperti apa kewajiban mereka, semestinya, kalau mantan Pj melakukan manuver untuk merebut ulang perpanjangnya,mereka tidak perlu ikut-ikutan, apalagi tinggal di Jakarta sampai dua minggu,” keluh Samir.

Dikatakan, akibat kondisi tersebut, selain masyarakat yang jadi korban, negara pun  turut dirugikan.”Masyarakt rugi karena tidak dapat pelayanan, sedangkan kerugian bagi negara, kalau keberangkatan mereka menggunakan sumber dana APBD,tapi muda-mudahan sumber dananya bukan berasal dari situ,” katanya.

Bukan hanya itu, Samir juga mengatakan,gara-gara keberangkatan para Kepala SKPD itu,sebagaian tender proyek terlambat diumumkan.

“Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, DPRD Konut menyepakati untuk melakukan pengawasan melekat kepada semua SKPD, baik tentang pelaksanan program yang telah dituangkan ke APBD, maupun soal pelayanan publik,” bebernya.

Dilansir sebelumnya, Gubernur Sultra Nur Alam sudah mengusulkan tiga nama sebagai calon Pj Bupati Konawe Utara. Mereka Herry Silondae, Thamrin Patoro dan Kahar Pagala. (sumber: kendari ekspres)

Related Blogs

    Filed Under: Indonesia Timur

    Tags:

    About the Author:

    RSSComments (0)

    Trackback URL

    Comments are closed.

    • Quote of the Day
      Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.