Publik Masih Ingin Gubernur Dipilih Langsung

pemungutan suara 2Menyusul berbagai fakta inefisiensi pilkada, baik itu berupa tenaga, biaya, maupun waktu, pemerintah boleh jadi sudah mewacanakan beberapa opsi dimana pemilihan kepala daerah tingkat I tidak lagi dilakukan secara langsung. Di antara opsinya, pemilihan gubernur kembali oleh DPRD, atau pemilihan gubernur langsung oleh presiden melalui rekomendasi DPRD.

Namun, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sepertinya berbicara lain. Survei yang langsung meminta evaluasi publik atas pelaksanaan pilkada secara umum selama lima tahun terakhir, ternyata mendapatkan hasil, mayoritas masih menghendaki pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai sarana terbaik dalam memilih pemimpin-pemimpin di daerah.

“Hasil survei publik yang menginginkan agar gubernur tetap dipilih langsung ada 66,2 persen. Hanya 13 persen yang setuju gubernur dipilih oleh DPRD. Kemudian 9,7 persen selebihnya menghendaki sebaiknya gubernur dipilih oleh presiden,” kata Direktur Citra Publik Indonesia Hendrasmo saat launching hasil survei di Jakarta, kemarin (23/11). Citra Publik Indonesia  adalah konsultan pencitraan yang merupakan sayap perusahaan yang didirikan oleh Lingkaran Survei Indonesia.

Hendrasmo menjelaskan, survei mengenai evaluasi pilkada versi publik ini dilakukan sejak awal oktober lalu dengan metode multistage random sampling. Menggunakan sedikitnya 1.000 responden yang dianggap mewakili populasi penduduk Indonesia, akurasi survei memiliki margin of error lebih kurang 4 persen.

Dari prosentase data ini, menurut Hendrasmo, setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa saat ini keinginan publik agar pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah tetap dipertahankan, masih cukup tinggi. Dalam kaitan ini ada beberapa argumentasi dipaparkan mengenai mengapa kepala daerah, termasuk gubernur, tetap harus dipilih secara langsung.

Di antaranya, sebagaimana data random menyebutkan, dengan pemilihan langsung, dukungan terhadap seorang kepala daerah lebih tersebar secara merata ke semua segmen masyarakat. Baik kelas masyarakat yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi maupun sebaliknya, sama-sama memiliki hak yang sama untuk memilih.

“Publik rata-rata sebenarnya juga memahami bahwa pemilihan langsung memang mahal dan tidak praktis. Namun meski mahal publik masih tetap berkeyakinan bahwa pilkada langsung adalah cara terbaik dalam memilih kepala daerah,” terangnya.

Sebagai informasi, saat responden disodorkan pernyataan bahwa gubernur sebaiknya dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden, dengan alasan gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, 49,4 persen mereka langsung menyatakan tidak setuju. Hanya 30,9 persen saja yang mengaku sependapat dengan thesis ini.

Pada bagian lain Hendrasmo mengingatkan, yang tetap menarik dari hasil survei ini adalah bahwa tidak ada korelasi langsung antara pilkada langsung dengan kecenderungan korupsi yang dilakukan para pemimpin daerah. Padahal fakta juga membuktikan, dari 400 lebih bupati dan walikota hasil pilkada langsung selama lima tahun terakhir, 133 di antaranya sudah dinyatakan tersangka berbagai jenis kasus korupsi. Dan dari 33 gubernur hasil pilkada langsung, sekitar 12 di antaranya juga tersangkut korupsi.

“Satu sisi masyarakat tidak percaya bahwa kandidat terpilih akan memenuhi janjinya. Tapi sisi lain ya pemilihan langsung lah yang dianggap terbaik untuk memilih para pemimpin mereka,” tutupnya. (sumber: jpnn)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.