Politisasi PNS Terparah di NTT dan Sulut

pnsHakim konstitusi, Hamdan Zoelva menceritakan pengalamannya selama menangani sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ada lima masalah teridentifikasi dan yang paling sering dipermasalahkan oleh pasangan yang menggugat hasil Pemilukada.

Masalah yang pertama adalah dimanfaatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tim sukses. Kata dia, hampir seluruhnya pemohon mempermasalahkan netralitas PNS baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Namun, politisasi PNS yang paling parah terjadi di luar Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).

“Calon incumbent yang paling parah memanfaatkan PNS itu di NTT dan Sulut. Di Pulau Jawa ada, tapi tidak terlalu kentara ” kata Hamdan pada Focus Group Discussion bertajuk “Efisiensi Pemilukada yang Demokratis” di Jakarta, Kamis (10/2).

Hamdan menjelaskan dimanfaatkannya PNS menjadi tim sukses oleh calon incumbent karena pengaruhnya sangat besar di masyarakat. “Kepala lingkungan, RT, RW itu diangkat Lurah dan mendapat gaji. Jadi kalau tidak mau mendukung dipecat dia,” katanya.

Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Hamdan, ada persoalan yang memang disengaja dilakukan melalui DPT. Modusnya, pendukung calon tertentu sengaja tidak dimasukkan dalam DPT sehingga tidak bisa memilih. “Ini persoalan profesional KPU,” tukasnya.

Ketiga, independensi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Panwaslu. KPU yang tidak profesional akan sewenang-wenang meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat dan tidak meloloskan calon yang memenuhi syarat.

Keempat, praktek politik uang. Mantan politisi Partai Bulan Bintang ini mengatakan politik uang memberikan pengaruh besar terhadap pemilih yang miskin dan berpendidikan rendah. “Kalau pendidikannya tinggi, tidak masalah. Kadang mereka mengambil uang calon tapi tidak memilihnya,” ujarnya.

Kelima, sumber keuangan Pemilukada. Hamdan mengatakan mahalnya biaya Pemilukada memungkinkan para pengusaha menjadi donatur kepada pasangan calon. Makanya usai Pemilukada, calon terpilih banyak yang korupsi.

Karenanya, ia menyarankan agar perlu ada pembatasan dana kampanye dengan transparan untuk menghindari tingginya biaya Pemilukada. Kata dia, Pengawasan KPU dan Panwaslu juga perlu dioptimalkan. (sumber: jpnn)

Filed Under: Kabar Pilkada

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.