Pilkada Pati Sunarwi Setor Rp 5 M ke DPP

menghitung uang dana anggaranPilkada Pati telah berlalu, tapi belum selesai. Setelah dilarang maju dalam pilkada ulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), mantan calon bupati Pati Sunarwi mulai buka-bukaan soal pencalonannya pada pilkada 23 Juli.

Ia mengaku telah menyetor dana Rp 5 miliar kepada DPP PDIP untuk memperoleh rekomendasi. Namun, rekomendasi justru jatuh ke tangan pasangan Imam Suroso-Sujoko.

Hal itulah yang membuat dia selaku ketua DPC PDIP Pati mencabut pencalonan Imam Suroso-Sujoko pada detik-detik akhir pendaftaran. Sunarwi kemudian mencalonkan dirinya sendiri berpasangan dengan Tejo Pramono.

Sunarwi menolak dituding sebagai pemberontak partai karena tidak mengindahkan rekomendasi. Menurut dia, sebenarnya sejak awal dirinya tidak berniat maju dalam Pilkada Pati 2011. Itu lantaran dia ingin berkonsentrasi sebagai ketua DPRD.

“Justru saya disarankan ketua DPD PDIP Jateng dan sekjen DPP PDIP untuk maju dan terus turun ke bawah. Setelah berbulan-bulan melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah, respons masyarakat sangat bagus. Tetapi saya terkejut karena ada sinyal Imam Suroso juga ingin maju. Hal itu sudah saya konsultasikan ke ketua DPD dan sekjen DPP, dan diminta tetap melakukan sosialisasi,” ungkapnya, kemarin.

Setelah dia dan Imam Suroso sama-sama menyosialisasikan diri ke masyarakat, lanjutnya, terkesan ada perebutan rekomendasi DPP. Itu pun kemudian dikonsultasikan ke Sekjen DPP Tjahjo Kumolo, dan dijawab sama, yakni Sunarwi diminta maju terus.

“Karena saya dikuatkan Sekjen, maka saya merasa direstui DPP, sehingga tetap menggalang dukungan agar mendapat rekomendasi dan menang dalam pilkada. Namun rekomendasi tidak saya terima, padahal pada tanggal 4 Mei saya ditelepon orang DPP dan diminta mentransfer uang Rp 5 miliar. (Dana) itu pun saya transfer dengan keyakinan rekomendasi paling telat diberikan sore hari berikutnya agar pada hari terakhir pendaftaran bisa mendaftar,” tandasnya.

Ia menambahkan, begitu rekomendasi diberikan kepada Imam Suroso-Sujoko, kader dan simpatisan PDIP Pati melakukan audiensi ke DPP. Namun mereka tidak dianggap sama sekali dan justru menjadi sasaran umpatan pengurus DPP PDIP Idham Samawi.

“Bahkan, seorang simpatisan yang juga kades diusir keluar karena tertawa kecil saat pertemuan itu. Saat itu dikatakan pula bahwa PDIP bukan partainya wong ngarit,” kisahnya.

Atas kondisi tersebut, Sunarwi ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa dirinya bukan pembangkang yang nekat. Justru selama ini dia taat dan menjalankan imbauan serta instruksi dari struktur partai di atasnya, meskipun akhirnya tidak diberi rekomendasi.

Uji Kelayakan

Menanggapi tudingan itu, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, pada prinsipnya semua kader partai atau luar partai bisa mendaftar ke DPC setelah melalui tahapan dan mengikuti mekanismenya.

Baru kemudian disurvei oleh lembaga survei. Setelah itu para calon mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPP. Setelah tahapan-tahapan dilalui, diambil keputusan untuk memilih salah satunya sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Keputusan itu dikeluarkan melalui surat rekomendasi. Calon yang memperoleh rekomendasi wajib didaftarkan oleh DPD dan ketua DPC kepada KPU setempat.

“Semua proses itu sudah dilalui. Rekomendasi DPP dikeluarkan atas dasar hasil survei, fit and proper test, ditambah konfirmasi kepada ketua-ketua DPC tetangga Kabupaten Pati,” papar Tjahjo, semalam.

Dijelaskan lebih lanjut, calon yang direkomendasikan oleh DPP (yakni Imam Suroso-Red) didaftarkan oleh  Sunarwi selaku ketua DPC Pati. Calon tersebut juga ditanya tentang persiapan dana kampanye. Menurut dia, wajar bila dirinya selaku Sekjen DPP pada awal proses pilkada mempersilakan setiap kader yang akan maju.

Soal setoran Rp 5 miliar, menurutnya Sunarwi lebih tahu apakah kehilangan uang itu. “Kan juga tidak (kehilangan). Partai ada aturan. Setiap kader harus taat pada keputusan partai. Partai tentunya melakukan langkah hukum apabila ada keputusan yang dilanggar kadernya,” kata Tjahjo.

Seharusnya, lanjut Tjahjo, KPU Pati tidak memberi peluang kepada Sunarwi. Biarkan KPU Pusat yang mengambil keputusan soal Pati.

Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko mengatakan, sejak awal dirinya berpandangan, untuk semua pilkada, ia mendukung dan mendorong ketua DPC maju sebagai kepala daerah.

“Namun itu semua harus disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan. Sunarwi itu sebetulnya memang layak, sehingga saya mendukung. Bukan hanya Sunarwi, semua ketua DPC pasti saya dukung kalau layak,” katanya.

Mengenai rekomendasi, menurut dia bukan kewenangan DPD, melainkan DPP.

Sekretaris DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng menambahkan, partai punya mekanisme yang dipahami para calon (kepala daerah), bahwa mereka harus mendapat rekomendasi dari DPP untuk didaftarkan ke KPU. “Sunarwi sangat paham tentang ketentuan itu,” jelas Agustina. (sumber: suara merdeka)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.