Pilkada Mahal Berpotensi Korup

pilkada1Potensi timbulnya praktik korupsi dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung memiliki korelasi dengan dana yang dihabiskan oleh seorang calon Kepala Daerah saat kampanye. Semakin besar biaya yang dihabiskan oleh seorang calon Kepala Daerah maka kemungkinan akan melakukan korupsi saat menjabat juga semakin besar.

“Jadi bisa dipastikan semakin besar biaya yang dihabiskan oleh seorang calon saat kampanye, maka semakin besar pula kemungkinan calon itu korupsi saat menjabat,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal, saat hadir sebagai pembicara pada acara seminar nasional bertajuk ‘Kiprah  Kaum Muda di Panggung Politik’ yang digelar oleh Kesatuan Keluarga Pemuda Bontang (KKPB) di Hotel Tiara Bontang, Jumat (16/4) kemarin.

Logika sederhana ini, kata Akbar sangat mudah dipahami karena idealnya biaya yang dihabiskan oleh seorang calon dalam pemilihan harusnya tidak lebih besar dari penghasilan yang akan diperoleh selama menjabat. “Kan sederhana, kalau saat kampanye seorang calon bisa menghabiskan biaya hingga Rp 30 milyar, kan tidak bisa kembali kalau hanya mengharapkan gaji,” katanya.

Karenanya, Akbar menilai perlu sikap kritis kalangan muda dalam menyikapi proses politik yang berkembang di daerah. Namun, sikap kritis tersebut, juga harus ditopang oleh moral dan karakter yang kuat agar tidak larut dalam praktik politik yang korup.

Sementara,  pengamat politik Kaltim Parawansa Assoniwira MA, mengungkapkan praktik Pilkada langsung yang terjadi di Indonesia termasuk di Kaltim saat ini masih sebatas demokrasi prosedural yang bersifat transaksional. Artinya, peluang seorang calon memenangkan Pilkada masih banyak disebabkan oleh besarnya kekuatan finansial yang dimiliki. Hal ini terjadi karena praktik money politics masih sangat kuat membelenggu kehidupan demokrasi kita.

“Kita ini belum sampai pada tahapan demokrasi yang substantif. Kebanyakan pemimpin itu dipilih karena uangnya, bukan karena kapasitas. Makanya semakin besar kekuatan finansial seorang calon maka peluang untuk menang juga semakin besar,” kata Parawansyah.

Kendati demikian, Parawansa optimis praktik politik yang transaksional akan mengalami penurunan dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan. Trend ini, kata Parawansa dapat dilihat dengan semakin mengecilnya rasio antara kekuatan finansial dengan tingkat keterpilihan seseorang calon dalam Pemilu, baik legislatif maupun Pilkada Gubernur dan Bupati. “Tapi saya yakin dalam tempo 10-15 tahun kedepan, praktik money politik akan semakin ditinggalkan,” tandasnya. (sumber: tribun kaltim)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.