Pilkada Langsung Memberikan Tantangan Politik

pilkada1Otonomisasi daerah yang memberi peluang adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dengan biaya yang sangat tinggi memberikan tantangan politik karena sebagian calon kepala daerah tersandera oleh pemilik kapital. Meski demikian, mengembalikan pemilukada ke pemilihan DPRD bukanlah solusi untuk mengatasi maraknya kepala daerah yang terbelit kasus hukum.

Demikian mengemuka dalam seminar kajian hukum tentang “Implikasi Kasus Hukum Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah terhadap Dinamika Politik dan Demokrasi” yang digelar KPU Jabar di Bogor, Selasa (8/11). Dalam kesempatan ini, Direktur LSI, Buhanuddin Muhtadi mengatakan masih banyak kejanggalan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebab, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, warga merasa tidak ada perbedaan signifikan pada masa otonomi daerah dengan masa di bawah pemerintahan pusat. “Baik dari segi pemberantasan korupsi, pengangguran, maupun kemiskinan. Sebagian besar masyarakat menilai tidak ada perbedaannya,” ujar Burhanuddin.

Hal ini, lanjut Burhanuddin membuktikan jika otonomi daerah belum mencapai sasaran yang diharapkan publik. Otonomi daerah juga yang melahirkan adanya pilkada. Hanya saja, selama ini pesta demokrasi di daerah ini biayanya mahal sehingga sejumlah calon kepala daerah tersandera oleh pemilik modal. Tidak jarang, akibat hal ini pula, sejumlah kepala daerah atau wakilnya terlibat kasus hukum semacam korupsi atau suap.

Sementara itu, Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (Cetro) Refly Harun mengatakan tingginya biaya pemilukada membuat para calon harus “berdarah-darah” untuk mendapatkan perahu pencalonan. Padahal, lebih sering biaya calon tidak sebanding dengan penghasilan resminya sebagai kepala daerah jika terpilih. “Akhirnya, calon menggunakan segala macam cara untuk memenangkan pemilukada, bahkan money politic,” kata Refly. Jika tidak terpilih, sebagian besar calon kepala daerah tidak siap untuk kalah sehingga kasusnya berakhir di MK.

Selain itu, permasalahan yang sering timbul dalam pemilukada misalnya faktor incumbent sehingga tidak terkontrolnya penggunaan fasilitas atau bahkan dana publik. Hal inilah yang kemudian menjadi awal para kepala daerah atau wakil terjebak dalam kasus hukum. Refly sendiri menawarkan solusi berupa pembatasan pengeluaran dana kampanye. “Selama ini yang dibatasi hanya sumbangan dari pihak ketiga, sedangkan pengeluaran dari parpol dan calon yang bersangkutan tidak dibatasi,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai perlu adanya sanksi yang tegas terhadap calon yang terkait politik uang oleh badan pengawas pemilu. “Bawaslu Provinsi bisa difungsikan sebagai forum ajudikasi sehingga memperkecil kemungkinan sengketa baik di pengadilan negeri maupun MK,” lanjutnya. Pihaknya juga menawarkan penerapan e-voting yang dinilai akan lebih menghemat biaya pengadaan surat suara dan merekrut penyelenggara pemilu.

Terkait dengan masalah kepala daerah yang terbelit kasus hukum, Refly menilai selama ini ada kelambanan birokrasi pengadilan dalam menyampaikan salinan putusan. Akibatnya, banyak kasus seperti ini yang penyelesainnya sangat lambat. Bahkan, ada pula kepala daerah atau wakil yang bersangkutan yang malah berupaya memperlambat proses hukum. Hal lain yang perlu dicermati yakni kelambanan pemerintah mengeluarkan surat penonaktivan atau pemberhentian sementara/permanen kepala daerah/wakilnya. Akibatnya, tidak jarang kasus hukum yang melibatkan kepala/wakil daerah lama proses hukumnya. (sumber: pikiran rakyat)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.