Pilkada Karo Sebaiknya Ditunda, Sampai Bencana Gunung Sinabung Selesai

gunung sinabungMeski dalam kondisi tanggap darurat paska meletusnya Gunung Sinabung, tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Karo terus berlanjut. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Karo diminta untuk segera melakukan langkah-langkah menunda tahapan pilkada sampai kondisi tanggap darurat selesai.

Hal ini diperkenankan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan KPU untuk menunda pilkada karena bencana alam atau kerusuhan sosial. Demikian Direktur Lembaga Pengkajian Otonomi Daerah Republik Indonesia, Roy Fachraby Ginting, SH, M.Kn kepada pers di ruang kerjanya di DPRD Sumut, Selasa (7/9) sore.

Menurut Roy Fachraby Ginting, saat ini sebaiknya mata kita tertuju bagaimana menyelesaikan segalah permasalahan akibat dampak meletusnya Gunung Sinabung, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah gunung itu meletus berkali-kali. Saat ini kondisi pengungsi sudah sangat memprihatinkan, baik dari segi penyediaan makanan dan kesehatan, mereka tidur di jambur dan tenda tenda yang di timpa dengan angin yang amat dingin, cuaca dan hujan yang terus mengguyur kota Kabanjahe dan Berastagi, faktor kejiwaan mereka juga perlu diantisipasi sejak dini, karena beban mental selama di pengungsian, serta persoalan harta benda dan ternak yang tertinggal di kampung lokasi bencana.

“Persoalan inilah yang menjadi agenda terpenting Bupati Karo Kolonel Purn Drs DD Sinulingga bersama Sekda dan SKPD yang terkait”, ujar Roy Fachraby Ginting yang juga Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara ini.

Roy Fachraby melihat bahwa tahapan verifikasi pasangan calon, penetapan calon dan penetapan nomor peserta Pilkada memang belum terganggu dengan arus pengungsi. Namun penyelenggara Pilkada di Kabupaten Karo yang akan tetap berlangsung atau penetapan pemungutan suara pada 27 Oktober mendatang, yang mana seluruh rangkain ini tentunya memerlukan dana dan anggaran yang besar dan tiba tiba muncul letusan atau bencana Gunung Sinabung yang di luar perkiraan kita, tentunya hal ini akan merugikan kita semua dan yang menjadi korban adalah terkurasnya APBD Karo dan terkurasnya keuangan 10 calon bupati dan wakil bupati yang sudah mengeluarkan dana besar untuk proses pencalonan, kampanye dan penyediaan saksi-saksi di TPS, ujar Roy Fachraby Ginting.

Tarik simpati

Diakui Roy , calon Bupati dan wakil bupati memang bisa memanfaatkan momen bencana ini sebagai kampanye untuk menarik simpati, namun, berdasarkan survei yang dilakukannya, pengaruh kegiatan kampanye selama pilkada tidaklah besar. Hanya sekitar 3-5 persen. Pengaruh terbesar tentu ada, sekitar 20-30 persen, tetapi itu terkait dengan massa mengambang yang tidak mudah ditebak. Suara 20-30 persen itupun pastilah tidak langsung masuk ke salah satu pasangan, melainkan terbagi-bagi kepada pasangan yang ikut serta. Jadi, potensi penambahan suara hanya sekitar 3-5 persen saja bagi setiap pasangan dalam pelaksanaan kampanye. “Kita mengkhawatirkan, proses tahapan Pilkada Karo selesai pada tahapan kampanye, pas di pemungutan suara terjadi bencana yang besar dan ini harus kita antisipasi sejak dini, walaupun mendekati hari pemungutan suara bisa dibentuk TPS khusus di tenda pengungsian, karena ini kan kondisinya di luar kebiasaan. Tapi hal ini tentunya tidak manusiawi di tengah tengah bencana kita masih melakukan hal itu”, ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Roy, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menandatangani Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkan penundaan pilkada di beberapa daerah.

“Jika terjadi gangguan keamanan di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah maka Pilkada bisa ditunda dan ini menjadi dasar hukum penundaan Pilkada Karo sampai persoalan pasca meletusnya Gunung Sinabung selesai atau minimal tanggap darurat dan kondisi AWAS Gunung Sinabung sudah di cabut”, kata Roy yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Karo.

Diakuinya, Pilkada Kabupaten Karo adalah jalan tembus untuk menyusun program-program realistis dalam membangun Kabupaten Karo yang selama ini sudah amat tertinggal dengan daerah lain di Sumatera Utara, selama kepemimpinan DD Sinulingga, Pemkab Karo terkesan tertutup dan peranan perantau dan putra daerah sepertinya tidak di butuhkan dan hebatnya hubungan antara Pemkab Karo dengan Pemerintah Pusat, Pemerinta Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Karo kurang harmonis. Dampaknya adalah, jalan jalan Negara dan propinsi di Kabupaten Karo rusak parah. (sumber: harian analisa)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.