Pilkada Identik dengan Money Politic

Pilkada Identik dengan Money Politic
Setiap pelaksanaan pilkada, nyaris selalu identik dengan money politic. Hanya saja, banyak yang malu-malu mengungkapkan fakta yang terjadi. Demikian antara lain yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, saat menanggapi soal pelaksanaan pilkada di daerah-daerah.
“Saat kunjungan ke beberapa daerah di Jatim yang melaksanakan pilkada, aroma money politic sangat terasa. Namun banyak yang malu-malu kucing mengaku menggunakan politik uang dalam menarik simpati masyarakat,” kata Ganjar.
Kejadian ini, kata Ganjar pula, tak hanya ada di Jatim saja, tapi menyeluruh ke seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Kondisi ini menurutnya, ikut diperparah dengan lemahnya peran panwas (panitia pengawas). Alhasil, ketika itu (money politic) dipermasalahkan, kasusnya tiba-tiba berhenti tanpa ada kelanjutan.
“Peran panwas kurang menggigit. Dia hanya jadi pengawas dan pelapor ke polisi, kalau ada pidana pilkada. Padahal mereka tahu kalau kasus money politic di pilkada itu ada,” ucapnya.
Ironisnya, menurut Ganjar, kasus money politic hanya menjadi candaan politik di daerah, karena peran panwas tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Pemberesan (masalah) ini, terang Ganjar, sebenarnya bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi otonomi daerah (otda). Di samping itu, juga dengan mempercepat revisi UU 32 Tahun 2004.
“Pilihan untuk panwas itu ada dua: dibubarkan, atau ditambah kekuatannya agar ada giginya. Sedangkan untuk masalah anggaran, apakah anggaran pilkada dimasukkan dalam APBN agar urusannya beres, atau tetap diserahkan ke daerah,” terangnya. (sumber: jpnn)

politik uangSetiap pelaksanaan pilkada, nyaris selalu identik dengan money politic. Hanya saja, banyak yang malu-malu mengungkapkan fakta yang terjadi. Demikian antara lain yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, saat menanggapi soal pelaksanaan pilkada di daerah-daerah.

“Saat kunjungan ke beberapa daerah di Jatim yang melaksanakan pilkada, aroma money politic sangat terasa. Namun banyak yang malu-malu kucing mengaku menggunakan politik uang dalam menarik simpati masyarakat,” kata Ganjar.

Kejadian ini, kata Ganjar pula, tak hanya ada di Jatim saja, tapi menyeluruh ke seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Kondisi ini menurutnya, ikut diperparah dengan lemahnya peran panwas (panitia pengawas). Alhasil, ketika itu (money politic) dipermasalahkan, kasusnya tiba-tiba berhenti tanpa ada kelanjutan.

“Peran panwas kurang menggigit. Dia hanya jadi pengawas dan pelapor ke polisi, kalau ada pidana pilkada. Padahal mereka tahu kalau kasus money politic di pilkada itu ada,” ucapnya.

Ironisnya, menurut Ganjar, kasus money politic hanya menjadi candaan politik di daerah, karena peran panwas tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Pemberesan (masalah) ini, terang Ganjar, sebenarnya bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi otonomi daerah (otda). Di samping itu, juga dengan mempercepat revisi UU 32 Tahun 2004.

“Pilihan untuk panwas itu ada dua: dibubarkan, atau ditambah kekuatannya agar ada giginya. Sedangkan untuk masalah anggaran, apakah anggaran pilkada dimasukkan dalam APBN agar urusannya beres, atau tetap diserahkan ke daerah,” terangnya. (sumber: jpnn)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.