Pilkada Bisa Dihapus

pemungutan suara di tpsSistem politik di Indonesia bisa berubah. Itu jika wacana menghapus pilkada yang saat ini dibahas di Sekretariat Wakil Presiden (Wapres) berjalan mulus. Dari evaluasi, pilkada saat ini memiliki banyak kekurangan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha menyatakan, Sekretariat Wapres bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi terkait sudah mengevaluasi pelaksanaan pilkada. Hasilnya, dari pilkada sekarang, hampir tidak ada pemerintahan yang berjalan efektif. Itu masih dibumbui dengan maraknya politik uang, politik dagang sapi, dan korupsi berjamaah.

“Selain itu, biaya untuk seluruh pilkada di Indonesia mencapai Rp12 triliun. Inilah mengapa perlu ada perubahan sistem politik di negeri ini,” kata Putu, saat ditemui di KPU Balikpapan, Kamis (28/10) malam.
Dikatakannya, dengan dua kali pemilu, yakni legislatif dan pilkada, kemungkinan kepala daerah tidak memiliki dukungan di parlemen sangat besar. Itu membuat pemerintahan tidak berjalan baik.

“Kursi mayoritas di DPRD malah bisa menjadi oposisi. Akhirnya, rakyat yang jadi korban. Tingginya biaya yang dikeluarkan pemenang pilkada pun, akhirnya membuat korupsi berjamaah karena dia harus mengembalikan modal saat maju di pilkada. Itu sudah sebuah kecenderungan,” lanjut mantan anggota KPU Bali periode 2003-2008 ini. “Apalagi, tidak pernah ada seorang kepala daerah yang di-impeachment walaupun posisi oposisi sangat kuat,” lanjutnya.

Memiliki banyak uang ditambah politik dagang sapi, katanya, membuat kapabilitas para calon menjadi sangat dipertanyakan. “Saya sudah mewacanakan, supaya pilkada dihapus. Pilkada digabung dengan pileg. Partai-partai bisa mengajukan calon kepala daerahnya saat pileg, selain para caleg. Selain itu, penyederhanaan partai melalui parlementary treshold juga harus dijalankan. Penghitungan bilangan pembagi pemilih juga harus jelas. Sekarang ini, ada yang hanya dipilih puluhan orang tapi menjadi anggota dewan. Selanjutnya, ini tidak lagi ada,” lanjutnya.
Wacana ini, juga sedang dibahas di pusat. Untuk menggolkan wacana ini, Putu menyebut, harus melalui jalan panjang.
Terutama, merevisi UU 12/2008 yang mengatur pemilihan umum. “Masih banyak kebocoran dalam pilkada. Misalnya, mantan walikota dua periode yang menjadi wakil walikota. Jika kemudian walikotanya meninggal, siapa yang menggantikan? Jika wakilnya, maka tidak bisa karena sudah dua kali menjabat. Ini lolos dari UU tersebut,” terangnya.

Putu juga menyatakan, jalur perseorangan adalah sebuah “kecelakaan” politik, di mana dimulai saat partai-partai lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) belum terbentuk. “Jika independen menang dalam pilkada, risikonya adalah dia diperas oleh parlemen karena tidak mempunyai pendukung. Kecenderungan belakangan ini, jalur perseorangan jarang digunakan karena biayanya tinggi. Setahu saya, di Indonesia, baru dua jalur perseorangan yang memenangkan pilkada, di luar NAD,” tutupnya. (sumber: Samarinda Pos)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.