Pilkada Bersama Sudah Mengikat

logo-kpuKeputusan KPU Jabar tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2013-2018 yang ditetapkan pada Minggu (24 Februari 2013), kendati tidak menyinggung mengenai pemilu bersama empat kota/kabupaten, bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemilukada bersama 4 kota/kabupaten di Jabar.

Di tengah penetapan jadwal pemungutan suara tersebut, kontroversi antara PP No. 6 /2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan KPU No. 9/2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tampaknya seperti bola liar yang terus bergerak.

Perbedaan tesebut terlihat pada waktu pemberitahuan DPRD tentang masa berakhirnya jabatan kepala daerah. Dalam PP No. 6/2005 disebutkan, pemberitahuan masa akhir tersebut 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Namun berdasarkan Peraturan KPU, 150 hari sebelum hari dan tangal pemungutan suara.

“KPU bukan lembaga analisis, tetapi merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengimplementasikan aturan. Diskursus tentang persoalan tersebut harus dikaji di wilayah hukum,” jelas Ketua KPU KBB, Kun Kunrat di Padalarang, Minggu (26/2).

Menurut Kun, pihaknya menilai pada dasarnya tidak ada pertentangan hukum apabila melihat pada UU No. 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Karena ketentuan penyelengaraan pemilu tersebut sudah diatur. “Lihat saja pasal 119 ayat 1, 2, dan 3, di sana disebutkankan bahwa pelaksanaan pemilu itu diatur dalam peraturan KPU,” tergas Kun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kun juga menegaskan bahwa Keputusan KPU Jabar tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, secara langsung menjadi dasar pelaksanaan pilkada di Jabar bersama 4 kota/kabupaten di Jabar. “Berdasarkan UU No. 12/2008 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis di dalamnya menyangkut pemilu bersama. Oleh karena itu, tahapan pun akan dilaksanakan secara bersama,” kata Kun.

Rapat koordinasi

Setelah ditetapkannya hari H pemungutan suara, lanjutnya, KPU provinsi telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kab. Bandung Barat, KPU Kab. Sumedang, KPU Kota Cirebon dan KPU Kota Sukabumi.

Dalam rapat koordinasi tersebut lebih didasarkan pada pembahasan tahapan penyelengaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang diselaraskan dengan penyelengaraan pemilukada kota/ kabupaten. “KPU mulai melakukan pembahasan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan penyelesaian,” tegasnya.

KPU juga telah menetapkan Satuan Standar Biaya (SSB) yang menjadi acuan bagi KPU dalam pengelolaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemilukada KBB mencapai Rp 44 miliar. Anggaran tersebut akan diambil dari APBD KBB.

Anggaran tersebut Rp 33,3 miliar untuk putaran pertama dan Rp 10,67 miliar untuk puratan kedua. Besaran anggaran tersebut hanya untuk pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati KBB, belum termasuk pelaksanan pilgub. Anggaran di antaranya akan digunakan untuk seleksi panitia adhoctingkat kecamatan dan desa, pembangunan 2.785 tempat pemungutan suara (TPS), kegiatan sosialisasi, pengadaan barang, dan untuk pendistribusian logistik.

Dari jumlah anggaran yang diajukan, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, seperti honorarium Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK)/Petugas Pemilihan Setempat (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KKPS), dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP). (galamedia)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.