Pilkada Aceh: Polemik Jangan Picu Konflik

tari saman acehPilkada Aceh, Polemik soal keikutsertaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Aceh (Pilkada Aceh) jangan sampai memicu kembali konflik di daerah itu.

Demikian dikemukakan mantan wakil Indonesia dalam perundingan MoU Helsinki, Sofyan Djalil, di Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Ia menyebtukan, hasil nota kesepahaman (memorandum of understanding) di Helsinki, Finlandia, antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia hendaknya tetap menjadi pegangan untuk menyelesaikan masalah di Aceh.

Masalah pilkada Aceh menjadi runyam, lanjut Sofyan Djalil, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010 mengabulkan gugatan uji materi Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. MK memutuskan calon perseorangan boleh kembali bertarung dalam Pilkada Aceh.

Padahal, pada Pasal 256, ungkapnya, keikutsertaan calon perseorangan hanya sekali sejak UU tersebut diundangkan. Partai Aceh sebagai partai lokal yang memiliki kekuatan mayoritas di DPR Aceh memboikot pilkada, jika calon perseorangan diikutkan kembali dalam Pilkada Aceh yang rencananya digelar Desember nanti.

“Kalau masalah ini menimbulkan konflik, ini sangat kita sesalkan. Karena ini akan jadi konflik horizontal, konflik pro dan kontra di Aceh. Kita berharap apa pun yang terjadi di Aceh, perdamaian yang dicapai selama ini, ekonomi sudah lebih baik, suasana di Aceh begitu kondusif,” katanya.

Menurut Sofyan, konflik di Aceh sudah cukup lama sehingga MoU Helsinki menjadi harapan semua pihak terjadinya perdamaian.

“MoU Helsinki puncak dari konflik. Setelah penyerahan senjata GAM yang pertama, MoU berjalan. Harapan luar biasa pada MoU, menyelesaikan konflik Aceh selamanya. Pemilihan gubernur Aceh kali pertama sangat bagus. Lima tahun pembangunan di Aceh secara umum kondisi cukup bagus, pembangunan berjalan. Memang ketidakpuasan tetap ada,” katanya.

Sofyan mengatakan, sekarang kembali muncul masalah ketika MK membatalkan Pasal 256 UUPA, yang menimbulkan polemik, antara yang pro dan yang anti terhadap keputusan MK.

“Yang jadi masalah keputusan MK itu final. Tidak bisa lagi dibanding. Tidak ada mekanisme untuk memperbaiki, sehingga sekarang sudah menjadi hukum di negeri ini. Apakah keputusan itu tepat atau tidak tepat, itu sudah jadi polemik hukum,” ujarnya. (sumber: kompas)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.