Pilgub Papua Barat Kembali Ditunda

upacara adat papuaUntuk yang ketiga kalinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat terpaksa menunda pelaksanaan Pemilihan Umum  Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Papua Barat yang sedianya digelar 27 Juni mendatang. Ketua KPU Papua Barat Thimotius Sraun beralasan, pihaknya harus kembali menunda Pilgub karena sampai saat ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) belum memberikan pertimbangan mengenai syarat gubernur-wakil gubernur yang harus orang asli Papua.

Pada jadwal yang dikeluarkan pertama,pemunguatan suara Pilgub direncanakan digelar 27 April,berubah menjadi 28 Mei dan ketiga kalinya dijadwalkan digelar 27 Juni mendatang. Tapi ternyata kemudian kembali ditunda.  Dengan demikian penetapan jadwal selanjutnya  merupakan  perubahan yang keempat kalinya. ‘’Pemberian pertimbangan mengenai syarat orang asli Papua oleh MRP belum dilakukan,sehingga berimplikasi pada molornya jadwal,’’ujar Thimotius Sraun.

Divisi Hukum dan Humas KPU Papua Barat, Filep Wamafma menjelaskan ada dua alasan sebagai dasar sehingga Pilgub ditunda. Pertama, tahapan pencabutan nomor  urut pasangan yang seharusnya dilaksanakan 19 Mei 2011 lalu tidak terealisasi. Kedua, sampau kemarin dimana sehari sebelum tahapan dimulainya kampanye (10 Juni), MRP belum memberi pertimbangan dan persetujuan tentang syarat orang asli Papua.

Molornya Pilgub ini juga berdampak para pemilihan bupati-wakil bupati (Pilbup) di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw. ‘’Dengan bergesernya tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,maka dengan sendirinya pemilihan bupati dan wakil bupati di Maybrat dan Tambrauw juga ikut bergeser. Nanti akan bicarakan teknisnya dengan KPU kedua kabupaten,’’ tandas Filep.

Walau sudah memutuskan untuk menunda Pilgub,namun KPU belum bisa memastikan kapan tahapan dilanjutkan kembali termasuk hari pemungutan suara. Filep mengatakan,untuk kelanjutan tahapan,masih menunggu pelantikan pimpinan definitif MRP Papua Barat. ‘’Ada kepastian jadwal atau tahapan bila pimpinan MRP Papua Barat dilantik oleh Mendagri,’’ tukas Filep. Ia mengatakan,penundaan Pilgub tak berlangsung lama. Pemungutan suara dilaksanakan sebelum masa jabatan gubernur-wakil gubernur periode 206-2011 yang berakhir pada 24 Juli mendatang.

Dikatakan pula Filep, KPU telah menyurati 4 pasangan bakal calon gubernur- wagub (balongub-wagub) terkait dengan penundaan Pilgub ini. Dan menurutnya, keempat balongub-wagub dapat memahami kondisi yang terjadi.

Ditanya mengenai polemik dengan DPR Papua Barat  terkait dengan hasil verifikasi, Filep mengatakan, dalam revisi tahapan nanti KPU tidak akan memasukkan lagi DPR Papua Barat. Ia beralasan penyelenggaraan Pemilukada sepenuhnya menjadi kewenangan KPU berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus khusus mengenai syarat orang asli Papua.

Dengan begitu lanjut Filep, yang akan menyerahkan dokumen berkas 4 balongub-wagub untuk mendapat pertimbangan mengenai syarat orang asli Papua ke MRP adalah KPU,bukannya DPR Papua Barat.  ‘’Sekali lagi,KPU tidak ambil alih tugas lembaga lain. Tapi sudah menjadi amanat undang-undang. Lagi pula kesempatan 24 Maret lalu telah dilanggar oleh DPR PB,sehingga dalam perubahan jadwal nanti,KPU tidak lagi memasukkan peran DPR PB. Posisi DPRD dalam memverifikasi bekas bakal calon tidak ada lagi,’’ tukasnya.

Filep menambahkan, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan MRP. Dan dokumen 4 pasangan balongub-wagub akan diserahkan ke MRP Papua Barat yang saat ini sedang diperjuangkan pembentukannya terlepas dari MRP induk di Jayapura. (sumber: jpnn)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.