Perlu Landasan Hukum Nonaktifan KPUD Flotim

logo-kpuKomisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi NTT mengharapkan KPU Pusat mengkaji secara mendalam aspek hukum mengenai penonaktifan anggota KPUD serta pengambilalihan penyelenggaraan Pemilu Kada Flotim.

“Kami melihat secara ke dalam dari segi aturan mengenai penonaktifan atau pengambilalihan. Mau ambil alih, mekanismenya bagaimana? Ini bukan berarti kami sudah siap untuk ambilalih,” kata Ketua KPUD NTT, John Depa, kepada wartawan seusai menggelar rapat pleno membahas kasus Pemilu Kada Flotim di Kantor KPU NTT, Senin (3/5/2010).

Kajian dari sisi hukum, kata John Depa, dimaksudkan agar ke depan tidak ada masalah yang muncul lagi jika proses penyelenggaraan Pemilu Kada dan KPUD Flotim diambilalih. “Sisi regulasi harus diperhatikan sehingga jangan sampai ada masalah baru. Dibutuhkan kehati-hatian. Model masalah seperti ini butuh kajian hukum yang mendalam,” tegas John Depa.

John Depa mengatakan, penjelasan mengenai aspek hukum diharapkan disampaikan KPU Pusat kepada dua anggota KPUD NTT, Yos Dasi Djawa dan Gasim M. Noor, yang ditugaskan ke Jakarta untuk membawa laporan hasil supervisi KPUD NTT terhadap KPUD Flotim. John Depa menambahkan, Dasi Djawa dan Gasim akan berangkat ke Jakarta untuk menemui KPU Pusat, Selasa (4/5/2010) hari ini.

Mengenai hasil supervisi, John Depa tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan, ada hal-hal yang didapat dan akan dikomunikasikan dengan KPU Pusat.

John Depa tidak bisa mengelak ketika dikonfrontir perihal penolakan supervisi oleh KPUD Flotim. Supervisi dilakukan Sabtu (1/5/2010) oleh anggota KPUD  NTT, Maryanti Luturmas Adoe dan Gasim M Noor. Keduanya ditolak KPUD Flotim dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur tentang supervisi. Dan, tahapan untuk supervisi oleh KPUD NTT sudah lewat. Karena penolakan itu, Luturmas dan Gasim meminta dibuatkan berita acara penolakan. Berita acara ditandatangani empat anggota KPUD Flotim, sementara seorang anggota KPUD menolak menandatangani.

John Depa mengatakan, KPUD NTT yang berada di struktur tengah tetap berupaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Flotim.

Perihal pencairan dana pemilu kada yang masih terkendala, John Depa menyarankan agar KPUD Flotim berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Kemarin, Ketua DPD Partai Golkar NTT, Drs. Ibrahim A Medah, juga berkonsultasi dengan KPU NTT. Medah yang didampingi Nikson Mesakh menemui Ketua KPU NTT, John Depa, sebelum digelar rapat pleno.

Ditemui usai pertemuan, Medah mengatakan, proses yang terjadi di Flotim diletakkan pada proporsi yang sebenarnya karena yang terjadi adalah penafsiran yang berbeda. “KPUD NTT sudah melakukan supervisi dan hasilnya diplenokan. Setelah pleno, akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk dapat petunjuk lebih lanjut. KPU Pusat yang eksekusi. Kita menghormati prosedur benar yang ditempuh,” kata Medah.

Medah juga mengatakan, pihaknya belum berpikir ada pihak tertentu yang membekingi dan menyetir KPUD Flotim.  “Yang terjadi, masing-masing menafsir semua produk yang dihasilkan KPU Pusat. Perbedaan penafsiran ini yang harus diluruskan,” ujar Medah. (sumber: pos kupang)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.