Penetapan Tahapan Pilkada Terkendala

pemungutan suara di tpsKomisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh belum bisa menetapkan tahapan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) yang direncanakan digelar akhir 2011 karena terkendala belum adanya qanun atau peraturan daerah.

“Drafnya sudah kami susun, namun belum bisa ditetapkan karena belum ada payung hukumnya, yakni qanun Pilkada,” kata Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Syahputra siang ini.

Pilkada Aceh berbeda dengan daerah lain. Di Aceh diatur qanun (perda) yang merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Sedangkan daerah lain, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pada akhir tahun ini direncanakan dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di 17 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Menurut Ilham, rancangan qanun tersebut sudah di tangan DPRA dan akan dibahas mulai akhir Januari 2011. Jika tidak ada halangan, rancangan itu dapat disahkan medio Februari 2011.

“Mudah-mudahan pembahasan dan pengesahan qanun Pilkada tepat waktu. Apabila pengesahannya pada Februari, maka tahapan Pilkada dapat dimulai April 2011,” katanya.

Menyangkut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 256 UUPA, Ilham menegaskan dirinya tidak bisa berkomentar karena KIP yang penyelenggara.

“Payung hukum Pilkada disusun eksekutif dan legislatif pemerintah Aceh. Kami hanya menjalankan apa yang diatur. Jadi, kami tidak bisa menanggapinya,” kata dia.

Sebelumnya, majelis hakim MK pada sidang Kamis 30 Desember 2010 mengabulkan uji materi pasal 256 UUPA yang mengatur calon kepala daerah dari perseorangan. Pasal 256 diujimaterikan karena menutup peluang kalangan perseorangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota di Provinsi Aceh lewat jalur independen.

Pasal tersebut hanya mengamanatkan pencalonan lewat jalur perseorangan berlaku untuk pemilihan satu kali dan pertama sekali sejak UUPA diundangkan, yakni 11 Desember 2006.

Berdasarkan keputusan MK tersebut, pasal 256 UUPA dinyatakan dibatalkan. Dengan demikian, kalangan perseorangan diperkenankan maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Soal calon independen ini bukan ranah saya berbicara. Tapi, ketika MK membuka kembali kran calon independen ini, maka harus ada payung hukumnya yang jelas,” tegasnya.

Ia mengatakan KIP Aceh akan menjadi sulit jika tidak ada payung hukum mengatur calon independen. Di satu sisi, MK sudah membatalkan pasal 256 UUPA.

Ia menyebutkan, tahapan Pilkada dimulai penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) enam bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian pencalon kepala daerah serta verifikasi.

“Setiap calon juga diwajibkan mengikuti uji baca Al Quran yang akan dinilai tim independen. Jika seorang calon tidak lulus uji baca Al Quran, maka pencalonannya dianggap gugur,” kata dia.

Setelah itu, sebut dia, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebulan setengah sebelum hari pemungutan, masa kampanye 17 hari dan masa tenang tiga hari.

“Tahapan yang saya sebutkan ini hanya garis besarnya saja. Semua tahapan tersebut belum dapat ditetapkan karena masih menunggu disahkannya qanun pilkada Aceh,” kata Ilham Syahputra. (sumber: waspada)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.