Pemuda NTT Minta Tambang Dihentikan

newmont ntbPuluhan mahasiswa dan aktivis dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan, Kamis (29/7/2010), menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta. Mereka menuntut pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk menghentikan semua aktivitas penambangan dan menutup perusahaan-perusahaan pertambangan yang masih beroperasi di wilayah NTT.

Mereka menilai keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan di wilayah NTT tidak memberikan keuntungan bagi penduduk sekitar dan justru menjadi “monster” perusak ekosistem alam. “Kami mendesak pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk segera menutup semua perusahaan pertambangan di wilayah NTT,” kata Thomas Harming Suwarta selaku Sekretaris Jenderal Forum Pemuda NTT, di depan Kementerian ESDM, Jakarta.

Sebelumnya, massa Forum Pemuda NTT ini menggelar aksi di depan Tugu Proklamasi, kemudian melakukan longmarch dan aksi di depan Istana Merdeka, dan berakhir di Kementerian ESDM.

Setelah menggelar aksi beberapa menit di Kementerian ESDM, sejumlah perwakilan Forum Pemuda NTT ini diperkenankan masuk dan berdialog dengan perwakilan dari Kementerian ESDM.

Menurut Thomas, kondisi alam NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil tidak cocok untuk aktivitas pertambangan. Keberadaan perusahaan pertambangan hanya akan merusak kondisi ekosistem alamiah NTT.

“Secara geologis, NTT berada dalam ring of fire, lingkaran gunung api aktif yang rawan bencana. Kegiatan penambangan hanya akan menimbulkan bahaya bencana alam,” terang Thomas.

Dia menjelaskan, sejak beberapa tahun terakhir, investasi sektor pertambangan di NTT makin mengalami peningkatan secara masif. Data menunjukan, di Kabupaten Manggarai Barat terdapat 8 Izin Usaha Pertambangan (IUP), Manggarai 23 IUP, Manggarai Timur 16 IUP, Ngada 11 IUP, TTU 82 IUP, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya masing-masing 2 IUP.

“Pertambangan tidak menghasilkan keuntungan bagi masyarakat seperti yang selalu dijanjikan dan dikampanyekan pemerintah daerah. Masyarakat NTT tetap miskin meski sudah puluhan tahun tanahnya ditambang,” tutur Thomas.

Tidak hanya faktor ekses dari aktivitas penambangan, Thomas mengatakan, banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di NTT tidak mengikuti aturan perundangan terkait, seperti UU Minerba, Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan regulasi lainnya. “Semuanya terjadi di ruang tertutup dan tidak pernah melibatkan masyarakat seperti diamanatkan UU Minerba Nomor 4 tahun 1999 . Karena itu, kami menduga kuat adanya praktik mafia pertambangan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat,” tegasnya. (sumber: kompas)

Filed Under: Indonesia Timur

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.