Pemerintah Klaim Warga Jogja Setuju Pilkada

jogja pilkada demoKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mewakili pemerintah pusat masih ngotot bahwa opsi pemilihan gubernur langsung merupakan salah satu aturan yang harus masuk keistimewaan Jogjakarta. Bahkan, Kemendagri mengklaim, opsi penentuan gubernur lewat pilkada itu didukung warga Jogjakarta berdasar hasil survei.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan setelah mengikuti diskusi bertema Daerah Istimewa Kecewa di Jakarta. Mengapa pemerintah tidak mengubah pikiran setelah mendengar aspirasi warga Jogja? Djohermansyah membantah pemerintah tidak akomodtif dengan sikap masyarakat. “Oh nggak (mengabaikan, Red) dong. Hanya aspirasi bagaimana mengukurnya? Itu debatable,” kata dia saat dicegat wartawan.

Jika ukuran aspirasinya survei, Djohermansyah menyatakan bahwa Kemendagri memiliki bukti bahwa masyarakat Jogja memilih pilkada. “Kami punya data survei, 71 persen rakyat Jogja menghendaki pemilihan langsung. Itu contohnya,” ujar dia. Survei tersebut, kata dia, dilakukan pada 2010. Dia menilai, survei itu dibuat untuk mengetahui pendapat warga Jogja terkait dengan pemilihan langsung. “Ini untuk kepentingan pemerintah ya,” jelasnya.

Masyarakat Jogja mana yang disurvei? Djohermansyah menyampaikan jawaban yang berbelok-belok. “Itu survei yang pernah saya baca, itu ada opsi 71 persen dukung pemilihan langsung,” jelasnya. Dia buru-buru menyatakan bahwa survei tersebut bukanlah survei dari Kemendagri. “Saya pernah baca. (Tapi) itu lupa survei dari mana,” tandasnya.

Sementara itu, dalam diskusi, Ketua Parade Nusantara (Persatuan Perangkat Desa Nusantara, organisi para lurah dan kades) Jogjakarta Jiono mewanti-wanti pemerintah untuk tidak memaksakan pemilihan langsung gubernur. Pernyataan yang disampaikan Presiden SBY memancing masyarakat Jogja untuk bericara. “Kami memohon betul kepada pemerintah pusat untuk menetapkan Ngarso Dalem (Sultan Hamengkubuwono X, Red) sebagai gubernur,” kata Jiono.

Pria yang juga lurah Desa Mangunan, Kabupaten Bantul, itu menyatakan selama ini selalu mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Menurut dia, jika pemerintah memaksakan Jogja untuk melakukan pilkada, Jiono menjamin bahwa mayoritas warga Jogja akan memboikot pelaksanaan pilkada. “Kami tidak akan ikut pilkada,” tegasnya.

Menurut Jiono, pemerintah selalu membanding-bandingkan keistimewaan Jogja dengan daerah istimewa lainnya. Dia mengingatkan bahwa status Jogja diserahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono kepada pemerintah Indonesia pada 5 September 1945. “Pemerintah pusat sekiranya berkenan melihat sosiohistoris dari Jogja. Jogja adalah hak kami,” tandasnya.

Menurut dia, demokrasi seharusnya tidak dilihat secara kaku. Aspirasi masyarakat Jogja yang meminta penetapan langsung Sultan menjadi gubernur merupakan bentuk demokrasi. “Bahwa rakyat meminta penetapan, itu juga demokrasi. Jika itu tidak terjadi, yang ada adalah referendum,” ujarnya mengingatkan.

Mantan anggota Komisi II DPR Saifullah Ma”shum menambahkan, dalam forum konsultasi DPR dengan pemerintah pada pembahasan nanti, sejumlah prinsip perlu dijelaskan. Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis,  menurut dia, aspirasi rakyat Jogja yang meminta penetapan gubernur otomatis Sultan sudah tegas. “Kalau dipaksakan (pemilihan), siapa yang diwakili?,” kata Ma”shum.

Seharusnya pemerintah bersikap arif untuk ikut dalam suara penetapan. Selanjutnya, pemerintah dan DPR bisa fokus pada posisi gubernur Jogja pada masa depan. Bagaimana syarat-syarat seorang Sultan dalam suksesi. Misalnya, syarat umur atau kala Sultan sudah tidak memenuhi syarat memimpin. Termasuk jika terjadi kekosongan kepemimpinan jika ada problem hukum menimpa Sultan. “Mekanisme bisa diatur, ada perbedaan antara gubernur yang Sultan dengan yang bukan Sultan, ini bisa diatur,” tandasnya. (sumber: jpnn)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.