Papua Butuh Perda bagi Warga Lanjut Usia

upacara adat papuaKomnas HAM Provinsi Papua meminta pemerintah daerah setempat untuk segera membuat peraturan daerah (perda) tentang perlindungan dan pelayanan yang baik bagi warga lanjut usia.

“Data yang kami himpun menyimpulkan bahwa hampir sebagian masyarakat lansia, yang tersebar di kampung-kampung di Papua tergolong kurang diperhatikan pemerintah,” kata Ketua Sub Komunikasi Mediasi Perwakilan Komnas Ham Papua, Andriani Salam Wally SST, Sabtu (11/9/2010).

Menurut Andriani, berdasarkan data Puskesmas Imbi, Jayapura, sekitar 250 lansia, hidup di bawah garis kemiskinan. “Ini belum termasuk puskesmas lain atau daerah lain,” jelasnya.

Menurut dia, pihaknya baru saja melakukan koordinasi dengan pihak Gereja GKI Paulus dok-V Jayapura, khususnya perkumpulan Lansia di jemaat tersebut.

Intinya, warga Papua mendesak agar ada perda yang mengatur soal Lansia, sehingga hak-hak mereka bisa diatur dan diperhatikan dalam perda tersebut.

“Kita Harus punya perda yang mengatur soal hak-hak mereka, apalagi Papua ini memiliki kewenangan khusus melalui UU Otonomi Khusus, mengapa sebagian dana tidak bisa diberikan untuk membantu mereka,” tegas dia.

Ia mencontohkan, seperti di Lamongan Jawa Timur, serta Yokyakarta, para warga Lansia difungsikan dan diperdayakan pemerintah daerah setempat.

Andriani menambahkan, selama ini perhatian pemerintah daerah memang sudah ada terhadap warga Lansia, namun perhatian tersebut masih sebatas pada mereka yang terdaftar di panti jompo seperti di Sentani dan di Biak.

“Kalau demikian, maka pemerintah daerah, jangan menutup mata terhadap keberadaan pelayanan yang baik kepada warga Lansia,” ujarnya. (sumber: kompas)

Filed Under: Indonesia Timur

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.