MRP dan KPU Sambut Gembira

pemilu-di-papuaTerkait Statemen Wagub soal Keputusan MRP 14/2009

Statemen Wakil Gubernur Alex Hesegem, SE yang memberikan signal positif terhadap Keputusan MRP nomor 14/2009 agar bisa dibuat dalam keputusan yang lebih tinggi dan lebih kuat (diperdakan), rupanya disambut gembira oleh MRP dan KPU Papua.

Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) Majelis Rakyat Papua Hofni Simbiak mengatakan, apa yang disampaikan Wagub Alex Hesegem itu merupakan respon yang baik yang selama ini ditunggu–tunggu oleh MRP.

“Yang pasti kami sambut sukacita bahwa apa yang telah dilakukan oleh Wakil Gubernur adalah bagian yang menunjukan akan adanya koordinasi kerja yang baik dan selaku eksekutor, itu sangat baik,” tuturnya kepada Cenderawasih Pos Senin (8/2) kemarin.

Ia mengatakan, signal yang diberikan Wagub itu akan ditindaklanjuti dan dijadikan acuan bagi MRP untuk menentukan langakh selanjutnya. Hanya saja, tinggal bagaimana MRP dan eksekutif mengatur jadwal untuk membahas hal itu. “Konsep atau pikiran dasar MRP sudah menyediakan, tinggal bagaimana aturannya akan di break down sesuai dengan aturan hukum, sehingga bisa menjadi aturan hukum yang lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Lanjut Simbiak, beberapa waktu lalu, MRP telah bertemu dengan Komisi A DPRP dan Komisi A DPRD Papua Barat untuk membicarakan hal tersebut dan dalam waktu dekat ini akan kembali dibicarakan. “Tetapi kita akan atur agenda lagi, sebab pada dasarnya MRP adalah jembatan antara keduanya untuk masalah ini,” sambungnya.

Dengan begitu, kata dia, jika DPR Papua dan Papua Barat sudah sepakat akan hal ini, maka semua akan kembali lagi kepada eksekutif selaku eksekutor dan legislatif selaku legislator sehingga pada waktunya Keputusan MRP itu akan bisa dijadikan alat hukum yang lebih tinggi yang berlaku di seluruh wilayah Papua, terutama bagi pengguna Undang-Undang Otsus yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Papua maupun Papua Barat.

Menurut Simbiak, KPU kelak harus mampu menterjemahkan aturan ini dalam pelaksanaan Pemilukada, khususnya kepada pendaftar calon kepala daerah baik itu gubernur/wagub maupun bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

“Dengan adanya aturan itu maka Parpol dalam mengusung calonnya harus membuat kriteria khusus sesuai dengan yang dimandatkan oleh UU Otsus,” ujarnya.

Tetapi sekali lagi, pihaknya mengingatkan bahwa yang menjadi masalah adalah bagaimana mengagendakan dan mem-break down aturan ini menjadi pasal dan ayat sehingga terlihat konsep ini menjadi Perdasus. “Jadi kami sambut baik dan mari kita satukan langkah untuk bagaimana membuat aturan ini lebih lanjut sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Papua Benny Sweny,S.Sos saat ditemui di kantornya Senin (8/2) kemarin mengatakan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) menyambut gembira respon wakil gubernur yang dalam menindaklanjuti Keputusan Kultural MRP itu akan dikonversikan menjadi Peraturan Dasar Khusus (Perdasus) atau Peraturan Dasar Provinsi (Perdasi).

“Bila sudah menjadi Perdasus atau Perdasi dapat dijadikan dasar/acuan bagi 21 KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada pada tahun 2010 ini,” tandas Benny.

Pihaknya berharap, proses pembuatan Perdasi/Perdasus yang memuat substansi keputusan kultural MRP tersebut dapat terwujud secepatnya sebelum tahapan Pemilukada 21 Kabupaten memasuki masa pencalonan, karena sesuai ketentuan Peraturan KPU nomor 62 Tahun 2009, tahapan pencalonan mulai berlangsung paling lambat 107 hari atau 3,5 bulan sebelum hari pemungutan suara. “Jadi kalau pemungutan suaranya bulan Juli, maka tahapan pencalonan sudah dimulai pada medio (pertengahan) Maret,” katanya.

Oleh karena itu Ketua KPU Papua ini mendorong wakil gubernur agar dapat mengambil responsibility dan langkah-langkah konkret bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam pembuatan Perdasi/Perdasus ini untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat. “Sebab dengan begitu maka harapan masyarakat Papua melalui represantasi kultural MRP tersebut, dapat memiliki implikasi hukum yang berkekuatan mengikat,” tegasnya.

Bila sampai tahapan pencalonan Perdasi/Perdasus tidak dapat terealisir, maka keputusan kultural tersebut harus bermuara pada Partai Politik sebagaimana pasal 28 ayat 3,4 UU 21/2001. MRP sesuai kewenangannya pada pasal 20, point F agar dapat mensosialisasikan Keputusan Kultural tersebut pada Partai Pollitik. Sehingga Partai Politik atau koalisi partai politik sebagai kendaraan politik dapat secara sadar dapat memberikan supir dan wakil supirnya adalah orang asli Papua sebagaimana pertimbangan keputusan kultural MRP tersebut.

“Juga untuk calon perseorangan yang akan mengumpulkan dukungan dari masyarakat maka bila itu disadari tentunya masyarakat tidak akan memberikan tanda tangan/cap jempol di surat pernyataan dukungan kepada pasangan calon dan atau memberikan KTP-nya sebagai persyaratan utk diajukan ke KPU,” pungkasnya. (sumber: cendrawasih pos)

Filed Under: Kabar Pilkada

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.