MK Tolak Lima Gugatan Pilkada

sujud syukurLima permohonan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kabupaten di Sulawesi Selatan dinyatakan tidak dapat diterima Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diungkapkan dalam sidang putusan perkara yang dibacakan Ketua MK Moh Mahfud MD serta tujuh Hakim Konstitusi, Senin 26 Juli.

Kelima permohonan yang ditolak MK adalah permohonan pasangan pilkada Nurhasan-A Karim Saleh dan Muh Asdar-Muh Rijal Assaggaf yang menggugat keputusan KPU Maros, permohonan M Malkan Amin dan M Sofyan yang menggugat KPU Barru, Nur Husain-Abdul Madjid Tahir, Muh Nur Parantean-Aspar Syafar, dan R Umar Makandiu-Ilham yang menggugat KPU Luwu Timur, permohonan Taufik Fachruddin-Nurul Jaman dan A Baso Amirullah-A Kemal Burhanuddin yang menggugat KPU Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), serta permohonan Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam yang menggugat KPU Gowa.

Pada sidang pembacaan putusan, Mahfud secara berurutan membacakan perkara Maros Nomor 71/PHPU.D-VIII/2010, Barru nomor 72/PHPU.D-VIII/2010, Lutim Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, Pangkep nomor 81/PHPU.D-VIII/2010, dan Gowa Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010.

Dalam konklusi hakim MK, kelima perkara tidak diterima karena telah melalui masa waktu yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, penolakan MK diputuskan sebab beberapa gugatan pemohon dianggap tidak sesuai dengan pokok perkara yang menjadi kewenangan MK.

Mahfud membacakan bahwa MK dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan KPU kabupaten/kota.

“Sementara mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan pemohon merupakan wewenang pengawas Pemilukada, penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum,” urainya.

Dalam konklusi yang dibacakan Mahfud, Majelis Hakim Konstitusi menyimpulkan eksepsi termohon dan pihak terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan hukum. “Pengajuan permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” tandasnya.

Sujud Syukur

Sementara itu, suasana menjelang sidang pembacaan putusan di gedung MK cukup padat. Ratusan massa dari lima kabupaten di Sulsel yang dibacakan putusannya memadati gedung tersebut. Tak hanya di dalam ruang sidang yang terdiri dari dua lantai, bahkan di luar ruang sidang juga terlihat padat.

Bahkan, belasan pendukung pasangan Ichsan Yasin Limpo dan Abd Razak Badjidu melakukan aksi sujud syukur di depan ruang sidang usai mendengar pembacaan hasil sidang putusan. Aksi ini langsung menjadi perhatian pengunjung sidang lain yang juga banyak terdapat di luar ruang sidang. Dalam aksi tersebut, puluhan pendukung Ichsan juga meneriakkan “oppoki” yang langsung mendapat pengawalan aparat keamanan seperti polisi dan Pamdal MK.

Di dalam ruang sidang, pasangan cabup dari Maros, Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang yang ikut hadir dalam ruang sidang putusan ini juga langsung mendapat ucapan selamat dari sejumlah pendukungnya.

Reaksi Nurhasan

Calon bupati Maros, Nur Hasan kecewa dengan putusan MK yang menolak gugatannya. Ia mengungkapkan bahwa penolakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan proses peradilan, membuatnya terheran-heran, sebab permohonan beracara dipandang kedarluwarsa karena telah melewati masa toleransi untuk mengajukan gugatan.

“Yah, masalahnya pihak Mahkamah Konstitusi mengambil acuan tanggal 28 Juni dilakukan penetapan. Padahal surat yang dikeluarkan KPU Maros terkait penetapan, tercantum tanggal 29 Juni. Ini hal yang menjadi tanda tanya besar bagi kami,” ungkapnya usai mengikuti pembacaan putusan sela MK, Senin sore kemarin.

Yang jelas, keputusan MK menolak memproses dan memeriksa keterangan saksi-saksi dianggap diluar dugaan. Untuk sementara ini belum bisa menentukan sikap terhadap putusan MK.
“Banyak yang abnormal dan tidak memenuhi unsur keadilan dalam putusan MK, yang tentunya merugikan kami sebagai pihak pemohon,” sesalnya.

Padahal pihaknya sendiri telah menyiapkan begitu banyak saksi, dan siap berbicara mengenai kecurangan-kecurangan terhadap Pemilukada di Maros. “Sebab pelanggaran yang terjadi, begitu terstruktur dan massif adanya. Seandainya para saksi ini diberi kesempatan untuk berbicara, kami yakin hasilnya akan berbeda,” pungkasnya.

Juru bicara Taufik-Nurul Jaman, Arqam Azikin mengatakan penolakan MK hanya disebabkan masalah penanggalan saja. Tetapi substansi gugatan seperti permasalahan DPT dan money politics, MK menganggapnya sesuai prosedur.

Arqam berharap kubu Tajam bisa mendapatkan keadilan lain dengan mengusut dugaan politik uang. Ia berharap kasus politik uang yang kini telah ditangani Kejari Pangkep benar-benar diseriusi aparat. (sumber: metronews)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.