Mendagri Siapkan Langkah Lawan Praktik Politik Uang di Pemilukada

pemungutan suara pilkadaMendagri Gamawan Fauzi tengah menyusun cara untuk mengurangi praktik politik uang di pemilukada. Dengan meminimalisir upaya politik uang, diharapkan hal itu bisa mendorong semakin banyaknya muncul figur kepala daerah yang bersih.

“Ada beberapa cara yang tengah didiskusikan untuk menyederhanakan biaya pilkada, misalnya membatasi pengerahan massa,” kata Gamawan di Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Kementerian Dalam Negeri tengah menggagas pemilukada berbiaya murah dengan mengajukan rumusan dalam RUU Pemilihan Kepala Daerah yang akan dibahas bersama DPR. Nantinya di dalam RUU itu sejumlah aturan akan disusun untuk menghindari penyimpangan.

“Incumbent yang akan maju harus terlebih dahulu mengajukan berhenti agar tak ada penyalahgunaan wewenang. Kampanye lebih banyak memanfaatkan penyampaian visi dan misi melalui televisi dan media cetak,” terangnya.

Selain itu, agar tidak terkesan hura-hura dan menimbulkan biaya politik tinggi yang membuat calon merogoh kocek dalam-dalam, kampanye yang dilakukan akan dibatasi tidak boleh di semua tempat.

“Bantuan yang diberikan harus transparan dan dilaporkan, dan bila tidak dilakukan dikenai sanksi,” tutupnya. (sumber: detiknews)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.