KPU: Pilkada 2010 Sarat Disinkronisasi

Gedung KPUSudah sekitar 180 pilkada di Indonesia digelar dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui bahwa pelaksanaan pilkada hingga Agustus 2010 memang sarat dengan disinkronisasi antara peraturan dan implementasi di lapangan. Anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan, potensi ini sudah diprediksi oleh KPU sejak awal.

“Idealnya Pilkada 2010 kan ketika UU 32 dipecah dan ada UU baru sendiri. Tapi karena kepentingan politik pemerintah sebagai penanggung jawab pilkada, ya tetap. Kita sudah sampaikan potensi disinkronisasi dalam aspek regulasi sejak awal dan itu terjadi,” ungkapnya dalam forum diskusi mingguan di kantor Bawaslu, Jumat (27/8/2010).

Putu menyebutkan, konflik Pilkada Sulawesi Utara sebagai salah satu contohnya. Interpretasi terhadap regulasi tidak harmonis, terutama di pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) dan tahapan pencalonan. Persoalan terkait tahapan pencalonan terjadi di Jembrana dan Halmahera Selatan.

“Regulasi sekarang memang tidak cukup mampu merespons dinamika yang berkembang di lapangan,” tambahnya. KPU juga mengakui, kelemahan juga datang dari penyelenggara pilkada, yaitu KPU Daerah.

Putu tak menampik bahwa ada sejumlah KPUD yang cenderung menyimpang dari aturan UU yang berlaku. Mereka tunduk pada kekuatan politik yang bertarung. Oleh karena itu, KPU mengambil alih pilkada di Flores Timur dan Yapen Waropen.

“Potensi munculkan masalah karena KPU sebagai penyelenggara. Salah terjemahkan juga dengan pengawasnya, seperti di Yapen Waropen,” katanya. Faktor lainnya yang berkontribusi adalah tensi konflik antarpeserta pilkada yang lebih tinggi serta lemahnya faktor pengamanan pemerintah daerah, termasuk waktu pencairan anggaran tahapan pilkada yang sering tak tepat waktu. (sumber: kompas)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.