KPU Daerah Lalai Tindak Pelanggaran Pilkada

badan pengawas pemiluHambatan terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan demokratis disebabkan maraknya pelanggaran yang terjadi. Sebanyak 244 pilkada digelar di tahun 2010. Sepanjang tahun itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum mencatat ribuan pelanggaran administratif dan pidana terjadi dalam pilkada.

Rinciannya, sebanyak 1.179 pelanggaran terjadi di ranah administratif, sebanyak 572 lainnya merupakan pelanggaran pidana. Tak cukup di situ, terdapat pula 16 pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.

“Total pelanggaran yang direkam Bawaslu mencapai 1.767 pelanggaran,” kata Wirdyaningsih, anggota Bawaslu divisi hukum dan penanganan pelanggaran dalam keterangan di kantor Bawaslu, Jakarta.

Di ranah administratif, pelanggaran paling kerap dilakukan saat masa kampanye atau masa tenang pilkada. Bawaslu mencatat ada 645 pelanggaran di dua tahapan itu. Sebagai contoh, pemasangan alat peraga di tempat yang menyalahi aturan. Termasuk penggunaan fasilitas dinas yang ditemui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Seram Timur, Kota Ternate dan Kabupaten Merauke.

“Hanya 15 laporan (pelanggaran kampanye dan masa tenang, red) yang ditindaklanjuti KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Wirdyaningsih.

Minimnya tindak lanjut pelaporan Panwaslu oleh KPU, juga terjadi di tahapan lain. Diantaranya, pelanggaran administratif di tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, dan pungut hitung suara. Total, hanya 27 laporan atau 2,29 persen laporan Panwaslu yang ditindaklanjuti KPU daerah di seluruh pilkada 2010.

Menurut Wirdyaningsih, seringkali pelanggaran administratif juga dilakukan KPU sebagai penyelenggara. Dalam tahapan penetapan calon, KPU daerah seringkali tidak memberikan sosialisasi yang tepat. Termasuk juga indikasi kuat condongnya KPU daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam pilkada. “Ada yang meloloskan pasangan calon padahal tidak memenuhi syarat administratif,” sebutnya. Salah satu yang terjadi adalah di pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang.

Dalam pelanggaran pidana, Panwaslu juga terhambat tindak lanjut pelaporan oleh kepolisian. Sebanyak 168 laporan Panwaslu dihentikan proses penyidikannya oleh kepolisian. “Kepolisian meminta kepada Panwaslu menyampaikan bukti lengkap layaknya penyidik. Padahal, Panwaslu tidak memiliki kewenangan memaksa mendapatkan data,” kata Wirdyaningsih.

Mayoritas laporan dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan Panwaslu adalah terkait politik uang. Namun, yang tidak kalah banyak adalah pelanggaran atas netralitas PNS. Sejumlah aparatur pemda secara samar dan mencolok terlibat dalam kampanye pasangan calon. Diantaranya terjadi di Kabupaten Pemalang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Karawang, Kota Cilegon dan beberapa kabupaten/kota di luar Jawa. “Kedoknya kegiatan sosial, namun ada yelyel untuk pasangan calon,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo menambahkan, keterlibatan PNS dalam pilkada kerap muncul dalam setiap gugatan pasangan calon di Mahkamah Konstitusi. Dari 244 pilkada yang digelar, sebanyak 244 diantaranya masuk dalam registrasi permohonan uji materi di MK. Sebanyak 23 permohonan gugatan dikabulkan di MK.

“Rata-rata yang dikabulkan, ada bukti kuat keterlibatan PNS,” kata Bambang. Dalam hal ini, pertimbangan MK dalam memutus gugatan pilkada tidak hanya sekedar persoalan pungut hitung. Dikabulkannya gugatan di pilkada Tangsel misalkan, merupakan pertimbangan MK setelah mengetahui konflik kepentingan PNS kepada pasangan pemenang. “Pelanggaran Pilkada lebih sistematis, terstruktur dan masif,” sebut Bambang.

Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menyatakan, banyaknya pelanggaran yang terjadi di Pilkada disebabkan lemahnya regulasi peraturan perundang-undangan. Perlu ada revisi, bahwa kewenangan untuk menindak pelanggaran administratif dilepaskan dari KPU. Kewenangan eksekutorial itu sebaiknya diberikan kepada Panwaslu setempat. “Ini supaya (Panwaslu) tidak ompong,” ujarnya. (sumber: samarinda pos)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.