Korupsi di Daerah, Rakyat ‘Jual’ Suara

korupsiGuru Besar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia mengatakan, setelah era reformasi korupsi mengalami transformasi, yakni terjadi KKN sampai ke daerah-daerah akibat rakyat “menjual” suara dalam pemilu.

“Bahkkan seorang bupati di Bali menyatakan bahwa korupsi di kalangan pejabat daerah terjadi karena masyarakat ’menghargakan’ dukungan suara yang telah diberikan dalam pemilu,” katanya selaku Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bali, Rabu (19/5/2010).

Dia menyampaikan hal itu ketika tampil sebagai salah seorang pembicara pada lolakarya jurnalistik yang digelar Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) Jakarta bekerjasama dengan “Friedrich Ebert Stiftung” dan PWI Bali di Denpasar, 18-19 Mei 2010.

Menurut Prof Windia, masyarakat saat bertemu dengan kandidat yang bertarung pada pemilihan umum kepala daerah, tidak lagi sungkan untuk minta sesuatu yang bersifat instan dan berpikir sangat pragmatis.

“Masyarakat sudah tak sungkan meminta uang kepada calon eksekutif maupun legislatif, sebagai imbalan dari suara yang akan maupun yang sudah diberikan pada pelaksanaan pemilu legislatif maupun pilkada,” ujarnya.

Windia menilai, politik uang terjadi sebenarnya sesuai permintaan masyarakat yang kemudian direspons oleh para kandidat. Setelah kandidat terpilih menjadi pejabat, kemudian melakukan tindakan korupsi untuk pengganti biaya “membeli” suara dukungan tersebut.

Opini tersebut sebetulnya telah menjadi wacana publik, namun baru saat ini semacam diverivikasi oleh seorang bupati di Bali yang kembali terpilih untuk masa jabatan kedua kalinya.

“Dengan demikian, mungkin dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merakyat, membudaya dan masyarakat berani meminta imbalan uang atas dukungan suara yang diberikan,” ujar Prof Windia yang juga mantan anggota DPR-RI.

Windia menduga rakyat berani meminta uang dari kandidat, karena telah mendapatkan informasi, bahwa pejabat di Indonesia banyak yang korupsi.

“Apa salahnya mereka ’memeras’ para kandidat, toh setelah jadi pejabat akan melakukan tindakan korupsi,” tuturnya.

Dengan demikian fenomena korupsi di Indonesia semakin melingkat dan mengkristal. Oleh sebab itu kontrol terhadap pelaksanaan APBD harus dilakukan secara ketat dan berkesinambungan oleh berbagai pihak.

Untuk itu pers harus diberdayakan agar mampu memahami pelaksanaan APBD, sekaligus menginformasikan kepada masyarakat, dengan harapan mampu menumbuhkan kesadaran untuk bersama-sama melakukan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, ujar Prof Windia. (sumber: kompas)

Filed Under: Nasional

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.