Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Janji Awasi Pilkada

Komnas HAMRunyamnya data pemilih Pemilu 2009 dikhawatirkan kembali muncul di gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Tak ingin hal itu terjadi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengawasi pendataan pemilih pilkada.

“Kerja sama ini perlu karena masih ada masalah mendasar terkait hak pemilih,” ujar Ifdhal Kasim, ketua Komnas HAM, setelah penandatanganan MoU hak pemilih di gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin (12/3). Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ifdhal bersama Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini.

Menurut Ifdhal, melihat perkembangan yang ada, masalah partisipasi pemilih tampaknya masih akan terjadi di pilkada. Namun, pengawasan yang dilakukan Komnas HAM bukan kepada pemilih secara umum, melainkan masalah partisipasi pemilih dengan kebutuhan khusus.

“Penyandang cacat, para tahanan, penderita sakit jiwa, dan masyarakat adat di pelosok rata-rata tidak terpenuhi hak pilihnya,” ujarnya.Contohnya, penderita sakit jiwa. Pendataan pemilih kepada orang yang sakit jiwa minim dilakukan. Padahal, tidak semua penderita sakit jiwa memiliki kelainan total, sehingga tidak mampu menggunakan hak pilihnya. “Sakit jiwa itu ada gradasinya, tidak semua 100 persen,” terangnya.

Perhatian Komnas HAM juga ditujukan kepada kota-kota industri. Itu dilakukan karena mayoritas buruh pekerja industri juga memiliki hak pilih dalam pilkada. Namun, saat hari H pemilihan, hak mereka terabaikan.

“Biasanya mereka bekerja saat pemilihan terjadi. Ini yang menjadi masalah,” katanya.Karena itulah, Komnas HAM berkerja sama dengan Bawaslu akan menyelidiki data pemilih pilkada. Tidak semua daerah yang menggelar pilkada akan ditangani Komnas HAM. Sejumlah daerah yang dinilai mendekati profil yang diselidiki Komnas HAM saja yang akan ditindaklanjuti. “Kota-kota besar, seperti Surabaya, akan menjadi salah satu perhatian,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menambahkan, upaya advokasi juga akan dilakukan demi mengakomodasi hak pilih. Pengawas pilkada bakal melaporkan kepada KPU jika menemukan pemilih yang belum terdata dalam data pemilih pilkada.

“Reputasi Komnas HAM saat pemilu lalu sudah terbukti. Karena itu, kami gandeng,” kata Hidayat.Sebanyak 224 daerah di seluruh Indonesia akan menggelar pilkada sepanjang 2010. Jumlah itu terdiri atas 7 pilkada provinsi, 202 pilkada kabupaten, dan 35 pilkada kota.

Related Blogs

    Filed Under: Kabar Pilkada

    Tags:

    About the Author:

    RSSComments (0)

    Trackback URL

    Comments are closed.

    • Quote of the Day
      Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.