Ketua KPU Flotim Mundur

logo-kpuBernard Boro Beda Tupen mundur dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Flores Timur (Flotim). Sikap itu diambil karena dia tidak setuju upaya hukum banding KPU Flotim atas keputusan PTUN Kupang yang memenangkan Paket Mondial (Simon Hayon-Fransiskus Diaz Alffi).

Pernyataan mundur itu disampaikan Bernard Tupen saat memimpin rapat pleno di Sekretariat KPU Flotim, Kamis (17/6/2010), dengan agenda tanggapan terhadap keputusan PTUN Kupang. Rapat dihadiri ketua dan empat anggota KPU Flotim, yaitu Abdulkadir Yahya, Kosmas Ladoangin, Yohanes Sili Rotok Bahy dan Ernesta Katana.

Ernesta Katana yang dihubungi dari Kupang, Kamis malam, menjelaskan, rapat pleno memutuskan KPU Flotim mengajukan banding terhadap keputusan PTUN Kupang. Keputusan itu diambil dengan komposisi suara, tiga anggota KPU Flotim, masing-masing Abdulkadir Yahya, Yohanes Sili Rotok Bahy dan Kosmas Ladoangin menyetujui mengajukan banding. Sementara dia dengan Bernard tidak setuju upaya hukum banding. “Keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak,” jelas Katana.

Lebih lanjut Katana menjelaskan, karena secara pribadi Bernard tidak setuju mengajukan banding, sementara posisinya sebagai ketua dikhawatirkan akan mempengaruhi proses internal di KPU Flotim terkait upaya hukum banding, maka  dia menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua.

“Secara pribadi dia tidak setuju banding. Jadi kalau masih menjabat ketua, dia tidak akan berjuang full sehingga dia menyatakan mundur. Nanti pilih ketua baru biar berjuang lebih full,” kata Katana.

Bernard Boro yang dikonfirmasi via telepon dari Kupang mengatakan, pihaknya belum mengajukan pengunduran diri secara tertulis  sehingga tidak bersedia berkomentar lebih jauh.

Untuk diketahui, pergantian ketua KPU Flotim sudah terjadi satu kali. Sebelum Bernad Tupen, Ketua KPU Flotim dijabat Abdulkadir Yahya. Dalam perjalanan, Abdulkadir terlibat kasus judi bersama beberapa staf di sekretariat KPU Flotim. Rapat pleno memutuskan menggantikan Abdulkadir dengan Bernard Tupen.

Sikap KPU Flotim mengajukan banding juga dikemukakan Juru bicara KPU Flotim, Kosmas Kopong Ladoangin.  Dihubungi Pos Kupang, Kamis malam, Ladoangin mengatakan, KPU Flotim mengambil keputusan banding lantaran ada pernyataan pimpinan sidang PTUN Kupang yang menyebutkan ada upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang tidak puas dengan keputusan PTUN  dengan upaya banding. Dengan demikian ada celah bagi KPU Flotim untuk melakukan perlawanan di tingkat PTUN Surabaya.

“Selain itu kami sudah berkonsultasi dengan kuasa hukum kami. Sehingga kami menyatakan ada celah hukum untuk banding ke PTUN lebih tinggi, yakni di PTUN Surabaya. Untuk pengajuan banding akan kami sampaikan lewat penasehat hukum kami lewat PTUN Kupang nanti dan akan diteruskan ke PTUN Surabaya,” ujar Ladoangin.

Disinggung bahwa upaya  banding semakin menunda pelaksanaan pemilu kada, Ladoangin mengatakan, penundaan Pemilu Kada Flotim merupakan kewenangan Mendagri. Kewenangan KPU hanya sekadar mengusulkan penundaan. “Bahwa keputusan kapan dimulainya pemungutan ada pada Mendagri. Dengan demikian ditunda sampai kapan, KPU Flotim tidak bisa memastikan hal tersebut,” jelas Ladoangin.

Diminta tanggapan terhadap pernyataan Ketua Partai Golkar NTT, IA Medah, bila KPU Flotim bersikeras maka patut dipertanyakan kepentingan di baliknya, Kosmas mengatakan upaya hukum banding itu wajar dilakukan lantaran ada ruang berdasarkan hasil rapat pleno dan hasil konsultasi dengan penasehat hukum. Karena itu tidak ada hubungan apa-apa terkait proses penundaan pemilu kada ini.

“Upaya hukum banding dapat dilakukan semua warga negara lantaran ada celah hukum melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, kenapa tidak. Justru saya mau mengatakan, kok kami mau banding orang lain tidak boleh? Justru saya mau menyatakan balik, ada apa di balik itu?” kata Ladoangin.

Menyoal terbentuknya Dewan Kehormatan, Ladoangin tidak mempersoalkannya. Dewan itu dibentuk untuk mengetahui ada dan tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU. Ditanya pembentukan DK merupakan bagian dari tekanan bagi KPU Flotim lantaran kalah dalam gugatan PTUN, Ladoangin tidak mempersoalkannya. Menurutnya, putusan PTUN tidak final di PTUN Kupang saja. Masih ada upaya banding yang dapat dilakukan ke tingkat PTUN yang lebih tinggi. (sumber: pos kupang)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.