Kampanye Pemilu di Media Perlu Dibatasi

atribut kampanyePengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Yulianto, menilai, pembatasan berkampanye pemilu di media massa amat diperlukan karena banyak pemilik media yang juga sebagai tokoh politik.

“Jangan sampai media massa dikuasai atau dimonopoli oleh mereka; yang memiliki kekuatan atau dana besar,” kata Yulianto di Semarang, Jumat.

Mulai awal tahun depan, diperkirakan iklan politik dari partai politik, organisasi massa, atau tokoh politik akan semakin marak. Jika tidak ingin dikatakan jor-joran, paling tidak triliunan rupiah akan digelontorkan demi belanja ruang dan waktu iklan di banyak media massa.

Pengetatan kampanye di media massa diperlukan terkait dengan durasi dan jam tayang (media elektronik) dan pengaturan halaman untuk media cetak.

Yulianto mengatakan, tanpa pengetatan pembatasan berkampanye di media massa, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi partai politik peserta pemilu atau pasangan calon yang lain, karena bagi mereka pemilik media yang juga tokoh politik akan memiliki porsi berlebih.

“Apalagi yang berlaku hukum pasar yang mempunyai modal besar yang dapat membeli jam-jam tertentu untuk beriklan sehingga dapat menguasai media,” katanya.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah media yang tidak lagi imbang dalam menyiarkan berita karena dilatarbelakangi kepentingan politik.

Selain pembatasan kampanye pemilu di media massa, tambah Yulianto, kampanye terbuka di tempat umum juga diperlukan pembatasan terkait dengan tempat dan waktu.

“Jangan sampai kampanye yang seharusnya berakhir jam sembilan malam, tetapi kemudian kondisi di lapangan kampanye berakhir pukul 12 malam dengan alasan massa terlalu besar sehingga tidak dapat dikendalikan,” katanya.

Hal tersebut harus dipertegas lagi terkait dengan lokasi dan waktu berkampanye agar regulasi tidak sekadar imbauan dan dibiarkan tidak ditaati oleh para peserta pemilu.

“Regulasi harus ditegakkan dan kita semua harus terus berlatih untuk lebih disiplin. Bangun konsolidasi politik yang baik,” katanya.

Yulianto menambahkan, tidak hanya pembatasan kampanye yang harus diperketat, tetapi sanksi juga harus diperjelas dan lebih tegas.

Terkait dengan pembatasan kampanye partai politik dan pasangan calon melalui media massa tersebut, mendapat respons positif dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang sepakat ada revisi pada pasal pengaturan kampanye dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. (sumber: antara)

Filed Under: Nasional

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.