Jadwal Pilkada Aceh Belum Jelas

jadwal-pilkada acehPelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2011 di Aceh yang nantinya akan memilih satu pasangan gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/walikota hingga kini, jadwalnya belum juga jelas.

Komisi Independen Pimilihan (KIP) Aceh sendiri, masih merasa ragu untuk menetapkan jadwal secara pasti, mengingat belum jelasnya aturan hukum yang mengaturnya yaitu Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pilkada, yang hingga kini belum mulai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

“Terus terang saja, sampai sekarang belum ada kepastiannya kapan jadwal pelaksanaan Pilkada itu bisa kita gelar. KIP masih ragu untuk menetapkan jadwalnya kapan,” ujar Ketua KIP Aceh, Drs Abdul Salam P kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (11/2) sore usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Irwandi Yusuf.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, Drs Teuku Setia Budi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Aceh, Drs HM Ali Alfata, Kepala Biro Hukum dan Humas Setdaprov Aceh, Makmur Ibrahim, SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Aceh, Drs Bustami Usman, dan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Politik, M Jafar SH M.Hum.

Sementara dari KIP juga hadir Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Syahputra, serta beberapa anggota KIP seperti Nurjani Abdullah, Yarwin Adidarma, Robby Syahputra, dan Zainal Abidin.

Abdul Salam Poroh menyatakan, sampai sekarang, KIP baru sebatas membuat rencana untuk pelaksanaan Pilkada. Yaitu dimulai tahapannya pada April 2011, pendaftaran pemilih, menyusul pencalonan dan pada Oktober masuk pada tahap pemungutan suara.

Kemudian, jika ada Pilkada putaran kedua, akan dilaksanakan pada November-Desember 2011, serta kalau ada kemungkinan pasangan calon yang mengajukan gugatan, juga diberikan kesempatan saat itu. Selanjutnya, awal Januari 2012, proses persiapan dan penetapan calon kepala daerah terpilih, serta pelantikannya pada 8 Februari 2012.

“Sekali lagi, ini baru sebatas rencana, belum ada kepastian. Bisa saja bergeser karena menunggu pengesahan Raqan Pilkada oleh DPRA,” katanya.

Tidak Relevan

Terkait permintaan sejumlah pihak yang meminta KIP Aceh memakai Qanun Pilkada yang ada sehingga jadwal Pilkada tidak bergeser, dikatakan tidak relevan lagi dipergunakan saat ini.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Zainal Abidin SH M.Si menyatakan, Qanun No 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubenur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh, masih ditemukan banyak kelemahan sehingga tidak relevan lagi digunakan. Sebelumnya, Qanun No 2 Tahun 2004 juga telah diubah dengan Qanun No 3/2005 dan terakhir diubah lagi dengan Qanun Nomor 7/2006.

Kelemahan Qanun No 2 Tahun 2004 antara lain masih adanya aturan yang menetapkan pasangan calon yang mendapat suara 25 persen lebih dapat ditetapkan langsung sebagai pemenang pilkada. Sedangkan pada UU Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pasangan calon yang mendapat suara 30 persen baru dapat ditetapkan sebagai calon pemenang. Beberapa syarat dalam qanun tersebut juga tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan.

“Kita berharap Raqan Pilkada yang sudah diserahkan eksekutif ke DPRA menjadi prioritas pengesahannya,” ujar Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Syaputra.

KIP mengharapkan DPRA dapat mensahkan Qanun Pilkada tersebut paling lambat akhir Maret 2011, sehingga tahapan Pilkada bisa sgera dimulai pada April. Namun, harapan itu tampaknya sulit terwujud karena saat ini DPRA masih sibuk membahas RAPBA 2011.

Selain itu, hal yang masih terganjal belum adanya jelasnya jumlah pemilih dalam Pilkada 2011. Apakah menggunakan data BPS dengan jumlah penduduk Aceh sebanyak 4,45 juta jiwa atau data berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berjumlah 4,9 juta jiwa. (sumber; harian analisa)

Filed Under: Kabar Pilkada

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.