Inpres Percepatan Pembangunan Papua Dikritisi

Inpres Percepatan Pembangunan Papua Dikritisi
ubernur Papua Barat, Bram O Atururi menilai implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan  di Provinsi Papua dan Papua Barat kurang berjalan baik. Bahkan menurutnya, dalam pelaksanaan Inpres peran gubernur justru terabaikan.
Atururi menyebutkan, permasalahan-permasalahan pelaksanaan Inpres Nomor 5/2007 telah disampaikan pada Rapat Koordinasi Terbatas kepada Tim Menko Kesra Juli 2010 lalu. Namun sampai sekarang, belum ada jawaban  yang jelas.
Ketika menyampaikan capaian pembangunan di hadapan tiga menteri koordinator (Menko) beberapa waktu lalu, Atururi membeberkan 4 pemasalahan yang dihadapi  dalam pelaksanaan Inpres. Ia berharap agar persoalan-persoalan tersebut segera  disikapi pemerintah pusat.
Persoalan pertama, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat berjalan lambat. Setelah Inpres digulirkan, pembinaan yang meliputi  frekwensi dan jadwal ke daerah sangat terbatas, sehingga terjadi miskomunikasi dan misinterprestasi.
Kedua, master plan dan action plan yang tidak konsisten. Menurut  Aturui, setelah action plan Inpres disusun oleh provinsi ternyata sebagian  besar program dan kegiatan kurang terakomodir di dalam RKP kementerian/lembaga. “Justru yang dilaksanakan merupakan inisiatif kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Ketiga, anggaran Inpres No 5 yang dikucurkan tidak terverifikasi dengan jelas untuk sektor mana saja. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan verifikasi alokasi dana program. Akibatnya, sistem akuntabilitas menjadi tidak transparan.
Keempat, soal ketidakjelasan labelisasi Inpres yang mengakibatkan terabaikannya peran gubernur baik dalam pelaksanaan pelaksanaan maupun evaluasi. Karenanya Atururi mengharapkan adanya langkah-langkah perbaikan sistem manajemen program Inpres. (sumber: jpnn)

papua baratGubernur Papua Barat, Bram O Atururi menilai implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan  di Provinsi Papua dan Papua Barat kurang berjalan baik. Bahkan menurutnya, dalam pelaksanaan Inpres peran gubernur justru terabaikan.

Atururi menyebutkan, permasalahan-permasalahan pelaksanaan Inpres Nomor 5/2007 telah disampaikan pada Rapat Koordinasi Terbatas kepada Tim Menko Kesra Juli 2010 lalu. Namun sampai sekarang, belum ada jawaban  yang jelas.

Ketika menyampaikan capaian pembangunan di hadapan tiga menteri koordinator (Menko) beberapa waktu lalu, Atururi membeberkan 4 pemasalahan yang dihadapi  dalam pelaksanaan Inpres. Ia berharap agar persoalan-persoalan tersebut segera  disikapi pemerintah pusat.

Persoalan pertama, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat berjalan lambat. Setelah Inpres digulirkan, pembinaan yang meliputi  frekwensi dan jadwal ke daerah sangat terbatas, sehingga terjadi miskomunikasi dan misinterprestasi.

Kedua, master plan dan action plan yang tidak konsisten. Menurut  Aturui, setelah action plan Inpres disusun oleh provinsi ternyata sebagian  besar program dan kegiatan kurang terakomodir di dalam RKP kementerian/lembaga. “Justru yang dilaksanakan merupakan inisiatif kementerian dan lembaga,” jelasnya.

Ketiga, anggaran Inpres No 5 yang dikucurkan tidak terverifikasi dengan jelas untuk sektor mana saja. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan verifikasi alokasi dana program. Akibatnya, sistem akuntabilitas menjadi tidak transparan.

Keempat, soal ketidakjelasan labelisasi Inpres yang mengakibatkan terabaikannya peran gubernur baik dalam pelaksanaan pelaksanaan maupun evaluasi. Karenanya Atururi mengharapkan adanya langkah-langkah perbaikan sistem manajemen program Inpres. (sumber: jpnn)

Filed Under: Indonesia Timur

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.