Eksepsi KPU Medan Ditolak

logo-kpuHakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak eksepsi yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan atas gugatan Pasangan Rudolf M Pardede dan Afifudin Lubis yang digagalkan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Medan 2010-2015.

Dalam sidang yang digelar di PTUN Medan Jalan Listrik Nomor 10 Medan, Senin (5/4), Hakim Tunggal PTUN Medan, Simon Pangondian Sinaga SH meyatakan menolak eksepsi pihak KPU Medan (Tergugat) yang menyatakan PTUN tidak berwenang menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Akan tetapi, dalam putusan sela Hakim menegaskan bahwa materi gugatan yang diajukan pihak Rudolf-Afifudin (Penggugat) adalah tindakan administrasi yang dikeluarkan Tergugat sebagai lembaga negara.

“Menolak eksepsi Tergugat dan sidang dilanjutkan pada pemeriksaan terhadap materi pokok perkara,” kata Simon PS SH dalam putusan sela PTUN Medan.

Hakim berpendapat, penolakan Tergugat yang menyatakan tidak adanya kewenangan hakim PTUN memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada dengan dalil Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pilkada bukan sengketa TUN. Namun, sesuai Fatwa MA RI Nomor 15/Td.TUN/III/2010 menyebutkan bahwa persoalan pencalonan oleh KPU Medan adalah masalah administrasi.

Disebutkan bahwa SE MA RI Nomor 8 Tahun 2005 itu tidak bersifat mutlak dan harus dilihat secara kasuistis. Karena itu gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah menyangkut hasil Pilkada atau hasil akhir Pilkada.

Putusan Sela juga menguatkan Surat Penetapan Perkara Nomor 18/G/2010/PTUN-MDN yang memerintahkan KPU Medan untuk menunda tindaklanjut atas surat Pemberitahuan tidak memenuhi syarat pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan surat penjelasan yang ditujukan pada pasangan Rudolf M Pardede-Afifudin Lubis, Surat Keputusan KPU Medan No 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan calon dan Surat Keputusan KPU Medan Nomor 270/930/KPU-MDN/2010 tentang penetapan pasangan calon.

Setelah putusan dibacakan, Pengadilan TUN melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap materi pokok perkara yang diagendakan pada Rabu (7/4) di PTUN Medan.

Menanggapi putusan, KPU Medan melalui kuasa hukumnya Agsussyah menyatakan keberatan dan menyampaikan banding atas putusan.

“Sesuai dengan pasal 124 UU Nomor 5 Tahun Jo UU No 9 Tahun 2004 Jo UU No 51 Tahun 20009 tentang Peradilan TUN bahwa banding disampaikan dan disesuaikan pada putusan akhir,” kata Agussyah dan mengatakan putusan  itu dinilai tanpa mempertimbangkan fakta yuridis yang ada.

KPU Bersikeras
Dalam kesempatan itu KPU Medan menegaskan bahwa tidak ada tahapan Pilkada yang ditunda. “Kita hormati jalannya pengadilan. Namun tidak akan mempengaruhi proses jalannya tahapan Pilkada,” kata Ketua KPU Medan, Evi Novida Ginting.

Agussyah menambahkan, penundaan tahapan sebagaimana disampaiakan hakim adalah penundaan yang tidak bisa dilaksanakan. “Jangan anggap ditolak melegetimasi penundaan, sebab putusan KPU didasari undang-undang yang final dan mengikat. Alasan penundaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintah Daerah,” sebutnya.

Salah seorang kuasa hukum KPU Medan, Amar Hanafi menegaskan tidak dilaksanakannya penerapan dikarenakan pokok perkara belum diperiksa dan belum ada ppembahasan atau pengujian atas gugatan.

“Kami juga sudah sampaikan banding. Artinya belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, incrach. Jadi belum ada kewajiban terhadap penetapan itu,” sebutnya.

Aksi Massa Rudolf
Pada hari yang sama, sedikitnya 300-an massa pendukung Rudolf M Pardede – Afifudin Lubis beraksi di halaman depan PTUN Medan dan Kantor KPU Medan. Massa meminta ketegasan PTUN dan mengharapkan lembaga judikatif ini tetap mengedepankan keadilan serta menolak intervensi dari pihak manapun.

“Kami mengedepankan yudikatif dalam memutuskan dan menegakkan hukum. Kami minta tidak ada intervensi dari pihak manapun atas proses peradilan yang sedang berlangsung,” ungkap koordinator aksi, Israel Situmeang dalam orasinya, Senin kemarin.

Dia menyatakan, KPU Medan sebagai lembaga negara  tidak menaati hukum sebagaimana yang ditetapkan PTUN. Sebab, pasca penetapan KPU Medan masih melaksanakan tahapan yang dinilai sebagai konspirasi politik dalam menolak penetapan.

Humas PTUN, Sutiyono SH MH menyebutkan, PTUN sudah menerbitkan penetapan. Jika KPU Medan tetap menjalankan maka seluruh konsekwensi yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab KPU Medan.

“Kita sudah mengeluarkan penetapan atas gugatan. Serahkan dan percayakan proses hukum yang berjalan. Sedangkan konsekwensi tak dijalankannya penetapan itu menjadi tanggungjawab KPU Medan,” sebutnya.

Tunda Tahapan
Setelah mendapat penjelasan dari pihak PTUN, massa bergerak ke KPU Medan. Dalam aksi yang dilakukan di halaman KPU Medan Jalan Kejaksaan 37 Medan, massa meminta alasan KPU Medan tidak menjalankan penetapan penundaan yang dikeluarkan PTUN.

Sayangnya, Ketua KPU Medan yang tegas mengatakan tidak ada perintah penundaan tahapan. Hal ini mengakibatkan perang mulut antara massa dengan Ketua KPU Medan.

“Baca lagi…baca lagi…baca lagi lah!,” ucap Evi berkali-kali menegaskan penetapan yang diterbitkan PTUN. Pernyataan Evi ini ditantang Israel Situmenag, koordinator aksi. “Kami hadir waktu sidang di PTUN, jelas hakim bilang agar tahapan Pilkada ditunda,” katanya dengan pengeras suara.

Namun Evi tetap meminta massa membaca salinan penetapan. “Baca lagi…baca lagi…baca lagi..!” Saat Evi mengatakan baca lagi baca lagi itulah, seorang pendemo dari kerumunan massa mengujat Evi. Tak menerima hujatan, Evi meninggalkan pendemo diiringi teriakan massa.
“Membangkang penetapan PTUN adalah perbuatan makar. Karena itu, polisi harus menangkap para anggota KPU Medan bila tidak melaksanakan penetapan PTUN itu,” kata Situmeang.

Rapat Muspida Plus
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut  mendukung  KPU Medan  agar  melaksanakan seluruh  tahapan Pilkada sesuai dengan jadwal yang  ditetapkan. Gugatan  pasangan calon walikota Medan  Rudolf-Afifudin yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha dan Negara (PTUN) Medan tidak perlu dipikirkan karena  PTUN  Medan tidak  punya wenangan  menunda Pilkada.

“Kami sudah menyatakan  kepada KPU  Medan untuk tetap  menjalankan tahapan Pilkada sesuai dengan jadwal yang ada, pengadilan tata usaha dan negara Medan tidak punya kewengan menunda,” tandas ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution usai mengikuti rapat tertutup dengan unsur Muspida Plus Pemprov Sumut di Lantai X kantor Gubsu.

Dijelaskan,  pihaknya tetap menghormati proses hukum yang ada di PTUN Medan, namun ada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2005 yang menyatakan PTUN tidak punya  kewenangan  memeriksa dan  mengadili perkara politik termasuk pilkada, karena kewenangan itu sudah diserahkan  ke Mahkamah Konstitusi. (sumber: harian global)

Related Blogs

    Filed Under: Kabar Pilkada

    Tags:

    About the Author:

    RSSComments (0)

    Trackback URL

    Comments are closed.

    • Quote of the Day
      Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.