Dilarang Maju Lagi Sebagai Wakil

pemungutan suara pilkadaPemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperketat aturan main dalam pilkada langsung. Salah satu point menarik terkait larangan bagi kepala daerah incumbent untuk kembali maju dalam pilkada dalam posisi sebagai wakil, baik itu wakil gubernur, wakil bupati, maupun wakil walikota.

“Itu namanya gila kekuasaan. Masak sudah jadi kepala daerah mau jadi wakil,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan di Gedung DPR.

Menurut dia, aturan tersebut masih terus dimatangkan pemerintah sebagai pihak yang mendapat amanat untuk menyiapkan draf dan naskah akademis RUU tersebut. Dalam proses revisi RUU Pemerintahan Daerah, persoalan pilkada rencananya akan diatur dalam RUU tersendiri. “Masih kami bahas, belum diputuskan,” tegas Djohermansyah.

Majunya para mantan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya dalam pilkada memang cukup marak. Bahkan, tak jarang ada incumbent “rela” menurunkan levelnya, dari yang sebelumnya menjabat kepala daerah bersedia menjadi calon wakil kepala daerah.

Sebut saja mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH yang dalam pilwali Juni 2010 kembali maju sebagai wakil dari Risma. Begitu juga dengan mantan Bupati Wonogiri Begug Purnomo Sidi yang maju di pilbup September 2010 sebagai wakil dari Soemaryoto. Bila duet Risma-Bambang menang, sebaliknya duet Soemaryoto – Begug kalah.

Dalam pilkada Tuban 2011 mendatang, bupati Tuban, Henny Relawati yang akan berakhir masa jabatannya juga berniat maju lagi. Namun, dalam pilkada tersebut, Henny justru berancang -ancang menjadi calon wakil bupati.

Selain itu, Kemendagri juga tengah membahas kemungkinan calon dalam pilkada tidak maju berpasangan. Jadi, rakyat cukup memilih gubernur, walikota, atau bupati saja. Pemikiran ini, menurut Djohermansyah, berangkat dari pemikiran banyaknya pasangan kepala daerah yang tidak akur. “Sekitar 94 persen pasangan kepala daerah di pilkada 2005 yang maju (kembali, Red) di pilkada 2010 ternyata pecah kongsi,” kata Djohermansyah. Pecah kongsi ini, lanjut dia, tentunya sangat memengaruhi kinerja pemerintahan daerah.

Menurut Djohermansyah, terobosan ini sangat dimungkinkan. Karena UUD 1945 hanya menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Jadi, bukan berpasangan atau dalam satu paket dengan para wakilnya. (sumber: jpnn)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.