Calon Perseorangan NAD Bisa Ikut Pilkada

tari saman acehPemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) boleh diikuti calon perseorangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim Mahfud MD, saat membaca putusan di MK Jakarta.

Mahfud, yang didampingi delapan hakim konstitusi lainnya mengatakan pasal 256 UUPA yang mengatur calon perseorangan kepala daerah ini bertentangan dengan UUD 1945 dan saat ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sementara, hakim konstitusi Akil Mochtar mengatakan, MK menilai calon perseorangan dalam Pilkada tidak boleh dibatasi. “Jika hal itu diberlakukan akan mengakibatkan perlakuan tidak adil dan ketidaksamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan antar warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Aceh dan yang bertempat tinggal wilayah lainnya,” jelasnya.

Jika pasal 256 UUPA diterapkan, lanjutnya, warga negara di NAD akan menikmati hak yang lebih sedikit karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui jalur perseorangan.

Pembatasan tersebut, lanjut Akil, berarti tidak terdapat perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Uji materi pasal 256 UUPA ini diajukan oleh empat pemohon, yakni Tami Ashar Mohd Nur, Faurizal, Zainuddin Salam, dan Hasbi Baday.

Keempat pemohon ini meminta pasal 256 yang mengatur ketentuan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dihilangkan karena menutup peluang kalangan perseorangan mencalonkan diri sebagai gubernur maupun bupati dan wali kota di Provinsi NAD lewat jalur independen.

Pasal 256 UUPA mengamanatkan pencalonan lewat jalur perseorangan hanya berlaku untuk pemilihan pertama kali sejak UUPA diundangkan, yakni 11 Desember 2006.

Pada pilkada 11 Desember 2006, selain pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur, ada 17 kabupaten/kota di NAD juga menggelar pemilihan secara serentak. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diperkirakan digelar di Provinsi NAD pada akhir 2011. (sumber: gatra)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.