Birokrasi Rusak karena Pilkada

TEMUAN menarik lain yang berhasil diungkap JPIP terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Perhelatan demokrasi langsung yang diharapkan menjadi tonggak perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah ternyata menimbulkan sejumlah persoalan. Bahkan menimbulkan hambatan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda).

Pertama, terjadinya politisasi birokrasi oleh kepala daerah dan calon kepala daerah. Birokrasi yang semestinya bersifat netral dipaksa untuk terlibat saling dukung dalam pilkada guna mempertahankan jabatan dalam birokrasi. Kondisi ini diyakini berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan oleh birokrasi, termasuk dalam pelayanan publik.

Kedua, tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan partai politik yang mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menimbulkan perbedaan kepentingan tatkala keduanya berhasil memimpin daerah.  Kurang baiknya hubungan itu berimplikasi pada jalannya pemerintahan dan kepemimpinan pemerintahan daerah.

Ketiga, perbedaan asal partai politik antara kepala daerah dan mayoritas anggota DPRD menimbulkan perbedaan kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan tidak jarang menimbulkan ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif yang sebenarnya merupakan mitra penyelenggara pemerintahan daerah.

Terakhir, penggunaan APBD oleh calon incumbent saat pilkada. Politisasi alokasi APBD tidak terhindarkan. Implikasi paling berat adalah mengakibatkan alokasi APBD yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Hambatan berikutnya menyangkut eksistensi provinsi. Satu hal yang dipersoalkan dari pemerintah provinsi adalah posisinya yang kurang jelas. Informan mempersoalkan kejelasan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala daerah otonom.

Kemudian, keluhan lainnya berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pilkada provinsi yang mahal. Pesta demokrasi yang bisa menyedot biaya ratusan miliar itu dinilai sebuah langkah pemborosan.

Selanjutnya, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (PNS daerah). Rendahnya kapasitas dan kompetensi PNS daerah menimbulkan persoalan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Daerah menilai urusan pemerintah yang didelegasikan kepada daerah tidak dapat diikuti oleh kompetensi SDM yang menjalankan kebijakan tersebut.

Kondisi itu ironis dengan data jumlah PNS di Jawa Timur. Berdasar data resmi, jumlah PNS di Jawa Timur mengalami peningkatan rata-rata 0,23 persen per tahun dalam kurun 2007″2010. Apalagi bila dilihat komposisi golongan PNS yang didominasi PNS golongan III dan IV hingga mencapai 71 persen pada 2010. Dengan kata lain, struktur tersebut mencerminkan  komposisi ideal karena PNS setidaknya dihuni oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan setara sarjana atau telah berpengalaman.

Hambatan terakhir, lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah. Kondisi ini terutama dihadapi daerah-daerah dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan, seperti Magetan, Pacitan, dan Bondowoso. Di satu sisi kondisi alam yang berat membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur yang mahal dan komitmen pembangunan infrastruktur yang intensif. Di sisi lain, daerah menghadapi kendala keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur.

Akibatnya, kesulitan pembangunan infrastruktur mengakibatkan laju percepatan pembangunan tidak sesuai dengan perubahan ekonomi dan sosial di tingkat nasional dan provinsi. Daerah mengeluhkan kesulitan meningkatkan nilai investasi swasta di daerahnya karena sulitnya merealiasikan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan harapan pelaku usaha. (sumber: jpnn)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.