Beberkan Pelanggaran HAM di Lapas Abepura

ham-lapas-abepuraJAYAPURA – Korban pelanggaran Ham Papua yang tergabung dalam Solidaritras Korban Pelanggaran HAM Papua (SKPHP) mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) Provinsi Papua, Selasa (16/2) sekitar pukul 10.00 WIT.

Kedatangan 10 orang perwakilan SKPHP tersebut untuk membeberkan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap beberapa tahanan politik (Tapol) dan Narapidana Politik (Napol) di Papua. Kehadiran SKPHP yang dikoordinir oleh Penias Lokbere diterima langsung oleh Kakanwil Depkumham Provinsi Papua, Nazarudin Bunas, SH, MH di Aula Kanwil Depkumham.

Dalam pertemuan itu, Koordinator SKPHP, Penias Lokbere mengungkapkan, tujuan mereka ke Kanwil depkumham yaitu untuk menyampaikan adanya beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan beberapa Lapas yang ada di Papua khususnya Lapas Abepura terhadap beberapa Tapol di Papua.

Selain menyampaikan pelanggaran HAM, Penias mengaku juga menyampaikan keluhan dari keluarga Filep Karma yang merupakan Napol di Lapas Abepura yang selama ini kesehatannya terganggu dan mengenai rujukan ke jakarta untuk berobat atas penyakit yang dideritanya.

Dikatakan, dengan adanya pelanggaran tersebut, harus menjadi pusat perhatian dari instansi terkait. Dalam kesempatan itu, Penias juga meminta Kakanwil untuk tidak memberikan kesulitan dalam mengurus rujukan terhadap Filep Karma sesuai dengan hasil rapat panitia kesehatan RSUD Dok II tanggal 05 Februari 2009. “Hasilnya menyebutkan Karma memerlukan pengobatan lebih lanjut ke bagian spesialis bedah Urologi PGI Cikini Jakarta,” bebernya.

Untuk itu Penias berharap Kakanwil tidak mempersulit rencana pengobatan atau rujukan terhadap Karma yang merupakan Napol di Lapas Abepura. Setelah mendengarkan aspirasi dari pihak SKPH, Kakanwil Depkumham Nazaruddin Bunas SH MH mengatakan bahwa dugaan pelanggaran HAM di Papua khususnya di Lapas Abepura dan beberapa Lapas di Papua sudah menjadi perhatian pihaknya.

Bahkan menurut Nazaruddin secara perlahan-lahan, pihaknya sedang membenahi keadaan beberapa Lapas yang ada di Papua baik itu dari segi kesehatan, makanan dan beberapa sarana serta prasarana yang ada.

Ia juga mengakui bahwa kapasitas sarana dan prasarana di Lapas yang ada di Papua memang sangat memprihatinkan. Hal tersebut menurutnya sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan di Lapas. “Karena jika kita berbicara tentang HAM, hal sekecil apapun seperti air tidak jalan di lapas itu juga sudah bisa dikatakan pelanggaran HAM,” ungkapnya.

Mengenai rencana pengobatan Filip Karma yang akan dirujuk ke Jakarta, Nazaruddin menegaskan tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan ia juga memberikan solusi, agar nantinya jika Filep Karma dirawat di Jakarta maka status tahanannya akan diserahkan atau dititipkan ke Lapas yang terdekat dari rumah sakit rujukan.

“Misalnya seperti dititipkan sementara di Lapas Cipinang sehingga nantinya saat menjalani pengobatan, Karma menjadi tanggung jawab dari pihak lapas yang akan dititipkan sampai proses pengobatannya selesai. Setelah sembuh dan masa pengobatan selesai bisa dikembalikan ke Lapas Abepura,” terangnya. (sumber: radar timika)

Filed Under: Indonesia Timur

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.