Bawaslu : APBD Jadi Komoditas Pilkada

bawasluBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai dana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan posisi tawar menawar oleh calon kepala daerah. Untuk menghindari praktek tawar-menawar itu, Bawaslu mengusulkan agar Pemilukada dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Praktek yang berlangsung saat ini, ada indikasi anggaran digunakan sebagai alat tawar menawar atau tarik ulur kepentingan peserta pemilukada,” kata Koordinator Divisi Organisasi dan Umum Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina Sitorus kepada wartawan di Jakarta.

Agustiani Tio menambahkan, keterlambatan dan pencairan anggaran pemilukada yang bersumber dari APBD menjadi penghambat pelaksanaan pemilukada. Akibatnya, banyak daerah yang sudah menjadwalkan pemungutan suara terpaksa ditunda karena anggaran terlambat dicairkan. “Anggaran selalu menjadi penghambat proses demokrasi,” ujarnya.

Bambang Eka Cahya, anggota Bawaslu lainnya menambahkan, siklus pemilukada atau pemilihan umum di Indonesia, tidak sinkron dengan siklus anggaran pemerintah sehingga anggaran sering dijadikan komoditas pilkada. “Terutama bagi para incumbent,” ujarnya.

Selain itu kata Tio, sapaan akrab Agustiani Tio, anggaran yang bersumber dari APBD ini tidak sesuai dengan kebutuhan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kepala Daerah. Ketidaksesuaian itu terjadi karena dalam penyusunan anggaran Panwaslu Kada dilakukan Sekretaris Daerah yang tidak memahami tugas Panwaslu Kada. “Berdasarkan pengalaman pemilukada, Bawaslu mengusulkan agar anggaran pemilukada tak lagi bersumber dari APBD melainkan bersumber dari APBN,” katanya. (sumber: tempointeraktif)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.