Anggaran Pilkada Diusulkan Didanai Pemerintah Pusat

pilkada1Anggaran pemilihan kepala daerah diusulkan agar didanai pemerintah pusat agar menjaga independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

“KPU di tingkat daerah sebagai institusi yang tugasnya melaksanakan pilkada terkesan sulit independen, karena masih sangat tergantung pada anggaran APBD,” kata anggota KPU Provinsi Sulbar Nurdin Passokori di Mamuju.

Ia mengatakan, dengan ketergantungan terhadap APBD untuk melaksanakan setiap penyelenggaraan pilkada maka KPU sebagai penyelenggara selalu tampil sebagai seperti pengemis ketika mengajukan anggaran yang dibutuhkan selama proses pilkada.

“Terus terang kami sebagai anggota KPU seperti pengemis ketika meminta anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Apalagi ketika usulan tidak disetujui. Tentu saja itu sangat merendahkan derajat kami juga dimata pemerintah di daerah sebagai pelaksana pilkada,” katanya.

Menurut dia, kondisi ketergantungan terhadap APBD juga dapat membuat posisi KPU sebagai pelaksana pilkada menjadi tidak independen karena akan dengan mudah diintervensi secara politik para pemangku kebijakan yakni pemimpin di daerah.

“Kalau tidak independen karena takut anggaran yang diajukan tidak disetujui, maka akan mencedrai posisi KPU sebagai penyelenggara pilkada dan akan mencedrai tumbuhnya demokrasi di negara ini,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar regulasi yang mengatur penganggaran pelaksanaan pilkada di daerah dapat segera dilakukan revisi dan sebaiknya anggaran pelaksanaan pilkada dapat dianggarkan pemerintah pusat.

“Anggaran pelaksanaan pilkada harus dianggarkan pemerintah pusat melalui APBN dan tidak lagi di daerah melalui APBD demi membuat pelaksanaan pilkada menjadi berkualitas karena pemangku kebijakan tidak akan mudah melakukan intervensi ke KPU dan KPU akan tetap independen,” katanya.

Ia mengatakan, apabila anggaran pilkada dianggarkan pusat maka KPU juga akan lebih maksimal dalam melaksanakan segala tahapan pilkada karena anggaran yang dialokasikan akan akurat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pilkada sehingga pilkada juga dapat dilaksanakan maksimal.

“Tidak seperti ketika di APBD anggaran pilkada tidak dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksana pilkada, kadang kurang,”katanya.

Ajukan Dana

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akan mengajukan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2012.

“Kami antisipasi pemilihan akan berlangsung dua putaran. Putaran pertama kami alokasikan hingga Rp 15 miliar, sementara yang kedua Rp 7 miliar,” kata ketua KPU Kabupaten Nganjuk Juwair, di Nganjuk.

Ia mengatakan, kebutuhan untuk pilkada cukup besar, mulai dari anggaran untuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas pemungutan suara (PPS), hingga petugas pemilihan kecamatan (PPK). (sumber: suara karya)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.