Akuntabilitas Anggaran Pilkada Dipertanyakan

uang rupiahSekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mempertanyakan akuntabilitas anggaran pilkada yang dikelola Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan panitia pengawas pilkada (panwas).

“Kalau berkaca pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I/2009, ada Rp29,075 miliar anggaran pilkada di tujuh daerah dari 2005 hingga 2008 belum dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Pilkada 2010 juga demikian,” kata Yuna di Jakarta kemarin. Yuna mengatakan, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pilkada berpotensi mengandung penyalahgunaan yang dapat merugikan keuangan negara.

Hasil audit BPK menegaskan bahwa ada tujuh daerah yang belum dapat mempertanggungjawabkan anggaran pilkada di antaranya Kabupaten Aceh Selatan senilai Rp760 juta pada Pilkada 2007, Kabupaten Ogan Komering Ilir senilai Rp10,054 miliar pada Pilkada 2008, Kabupaten Kolaka senilai Rp6,8 miliar pada Pilkada 2008, serta Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp4,4 miliar juga belum memberikan laporan pertanggungjawaban. Anggota KPU I Gusti Putu Artha tidak yakin dengan temuan Fitra tersebut.

Penggunaan anggaran Pilkada 2005 hingga 2008 di sejumlah daerah juga dinilai telah memakai mekanisme pertanggungjawaban ke kepala daerah dan DPRD setempat. Namun, dia tetap menganggap temuan Fitra sebagai masukan. (sumber: sindo)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.