Aceh Hadapi Pilkada Serentak

tempat pemungutan suaraTanpa terasa, begitu cepat rasanya waktu berlalu empat tahun sudah, sejumlah bupati/wali kota dan para wakilnya di Aceh harus rela meletakkan jabatan yang diamanahkan rakyat kepadanya sejak 2006.

Tidak hanya itu, mungkin tidak kurang dari dua juta penduduk Aceh juga akan memilih gubernur dan wakil gubernur pada “pesta” politik lima tahunan atau pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi tersebut.

Ujian pertama menghadapi pilkada serentak untuk memilih 16 bupati/wali kota, gubernur dan para wakilnya telah dilalui dengan sukses di Aceh, pada akhir 2006.

Pilkada saat itu dinilai sebagai “pembuka” munculnya calon independen di Indonesia dan dinyatakan banyak pihak sukses karena berlangsung lancar meski saat itu Aceh baru pulih dari konflik bersenjata, dan bencana tsunami 26 Desember 2004.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh, legislatif dan berbagai elemen masyarakat mengharapkan pelaksanaan Pilkada serentak yang diperkirakan pada Desember 2011 itu juga bisa berjalan aman dan tertib.

“Aceh telah mencatat sejarah baru setelah konflik bersenjata, yakni mampu melaksanakan pilkada serentak untuk memilih gubernur/wakil gubernur, serta 16 bupati dan wali kota pada 2006,” kata gubernur Irwandi Yusuf, malam ini.

Suksesnya “pesta” politik lima tahun lalu juga diharapkan dapat dipertahankan pada pilkada 2011.

“Saya berharap dukungan semua pihak untuk menyukseskan pesta politik di Aceh itu dengan baik dan aman, berjalan demokratis serta terbuka,” katanya.

Irwandi Yusuf di hadapan para bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota se-Aceh itu minta agar Pilkada 2011 berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, yakni menjunjung tinggi asas demokrasi dan keterbukaan.

“Mari kita samakan persepsi untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilukada terbesar ini demi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dimasa mendatang,” katanya menjelaskan.

Gubernur meminta para pihak terkait untuk memformalasikan pembagian anggaran yang dibutuhkan bagi suksesnya pelaksanaan Pilkada antara kabupaten/kota dengan Pemerintah Aceh (provinsi).

“Pembagian anggaran antara kabupaten/kota dengan provinsi harus berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas. Jangan gunakan anggaran rakyat kepada pos-pos yang tidak perlu,” kata Irwandi mengharapkan.

Jika pilkada sebelumnya ada calon dari perseorangan (independen) namun, masalah calon independen tersebut masih dalam suasana “perdebatan” hukum dan menunggu putusan Mejelis Konstitusi (MK).

Pasalnya, dalam Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) hanya mengamanahkan satu kali pilkada untuk calon independen, sementara calon perseorangan sudah menjadi kesepakatan nasional.

Oleh karena itu, sejumlah elemen sipil di Aceh mengajukan uji materil (yudisial review) terhadap calon indenpenden ke MK.

“Kami berharap masalah calon independen tersebut tidak sampai menganggu proses demokrasi terhadap pelaksanaan pilkada di Aceh. Semua pihak diharapkan bisa menerima apapun putusan MK terhadap uji materi UUPA tersebut,” kata ulama Aceh Tgk Faisal Aly. (sumber: waspada)

Filed Under: Kabar Pilkada

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.