12 Parpol Dinyatakan Gugur

Sebanyak 12 partai politik (parpol) dinyatakan gagal menjadi peserta pemilu dan tidak dapat melanjutkan tahapan verifikasi sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, 12 parpol itu tidak mampu memenuhi kelengkapan berkas administrasi persyaratan untuk verifikasi.
“Ada 46 parpol yang mendaftar, tetapi 12 parpol dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu karena tidak melengkapi berkas-berkas yang diminta,” ujar Husni Kamil di kantor KPU, Jakarta, Senin (10/9).
Dua belas parpol tersebut, yakni Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Aksi Rakyat (PAR), Partai Pelopor, Partai Republik Indonesia, Partai Islam, Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNU), dan Partai Matahari Bangsa (PMB).
Husni menjelaskan, parpol yang dinyatakan lolos dan sudah memberikan 17 jenis berkas akan diberi waktu hingga 29 September mendatang untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang. Namun, jika partai-partai itu tidak dapat melengkapi berkas hingga 29 September, otomatis partai itu dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu.
“Begitu pula dengan partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen di tingkat kabupaten dan provinsi, serta tidak menyerahkan surat pernyataan, maka mereka otomatis gugur,” katanya.
Sementara itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut mampu bersikap netral, serta menjunjung asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis dalam Pemilu 2014.
Hal itu tercantum dalam nota kesepahaman (MoU) mengenai kode etik penyelenggara pemilu yang ditandatangani KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di kantor KPU, Jakarta, Senin (10/9).
Hadir pula dalam acara itu Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, dan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, dengan penandatanganan bersama di antara ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu, diharapkan dapat dipertegas tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Kode etik ini diperlukan agar pelaksanaan pemilu bisa berlangsung tertib. Sebenarnya bagi KPU, kode etik bukan hal yang asing. Saat ini yang membedakan dalam kode etik itu, yakni penegaknya berstatus permanen,” ujarnya.
Dia menegaskan, KPU akan lebih serius dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 karena hal itu akan berpengaruh terhadap kredibilitas KPU secara kelembagaan.
Husni mengungkapkan, sepanjang satu periode, tercatat KPU telah memecat empat anggota KPU provinsi yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik.
Karena itulah, ia yakin, untuk pelaksanaan Pemilu 2014, KPU dapat lebih tertib dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok, sesuai yang tertuang dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum.
“Buat kami, hal-hal yang tertulis dalam peraturan bersama ini sudah dikenal sehingga diharapkan mudah untuk diaplikasikan penyelenggara pemilu,” katanya.
Untuk diketahui, kode etik itu mengatur sejumlah hal, antara lain penyelenggara pemilu dilarang mengikutsertakan kepentingan pribadi dan keluarga dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
Selain itu, penyelenggara pemilu juga dilarang menerima uang atau barang/jasa dari calon peserta pemilu, peserta pemilu, atau tim kampanye. Penyelenggara pemilu juga harus melarang keluarga/kerabatnya menerima hadiah dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pemilu.
Namun, dalam kode etik tersebut ada substansi yang dianggap berisiko karena membuat penyelenggara pemilu tidak transparan, yakni menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan rahasia sampai batas waktu yang ditentukan.
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menilai, kode etik penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu berlangsung tertib. “Kode etik ini merupakan rancangan baru setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Setelah 14 tahun reformasi, Indonesia mengalami banyak sekali perubahan termasuk terjadinya krisis norma. Untuk itu, diperlukan kode etik,” katanya.
Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, kode etik penyelenggara pemilu bukan ketentuan yang membatasi ruang gerak. Namun, hal itu sebagai aturan yang secara elegan tak mencederai semua pihak, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan transparan. (sumber : http://www.suarakarya-online.com)

Filed Under: Nasional

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.

  • Quote of the Day
    Bagaimana mau menang, jika tidak pernah masuk dalam pertempuran.